Connect with us

Pertanian

Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana impor beras 1 juta ton mengingat data ketersediaan stok beras nasional kita cukup untuk memenuhi kebutuhan beras termasuk untuk kepentingan bantuan sosial maupun cadangan beras pemerintah (CBP), selain itu berdasarkan proyeksi dari BPS bahwa produksi beras kita akan meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu naik sekitar 26,84 persen, bahkan kenaikan produksi Januari sampai April 2021 ini telah mencapai 26,88 persen dari periode yang sama tahun lalu, yang saat ini mencapai 25,37 juta ton gabah, ujar Johan.

Politisi PKS ini mengungkapan semestinya impor tidak boleh dilakukan ketika stok kita cukup dan bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri maka tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tetap melakukan impor beras. Johan lalu merinci prognosa ketersediaan beras tahun 2021 ini yaitu stok akhir Desember 2020 lalu sebesar 6.749.305 ton kemudian perkiraan produksi dalam negeri tahun 2021 oleh Kementan sebesar 8.263.879 ton maka prognosa jumlah ketersediaan beras nasional tahun 2021 mencapai 15.013.183 ton, di sisi lain perkiraan kebutuhan beras tahun 2021 ini hanya berkisar 7.480.042 ton, jadi berdasarkan prognosa Kementan ini maka stok beras kita cukup dan tidak perlu impor, papar Johan.

Jika pemerintah beralasan demi menjaga stok cadangan atau iron stock beras pemerintah maka hal tersebut juga kurang tepat karena data CBP per Januari 2021 di Bulog terdapat stok beras sebesar 977.000 ton dan pada Bulan Februari 2021 lalu Bulog telah berhasil menyerap beras dari petani lokal sebesar 35.000 ton, jadi jumlah tersebut telah memenuhi standar stok CBP minimal 1 juta ton, bahkan neraca stok beras secara nasional saat ini mencapai sekitar 7,5 juta ton beras, urai Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini menghimbau pemerintah sebaiknya fokus untuk memperbaiki pengelolaan stok beras pemerintah melalui skema pengadaan yang dilengkapi dengan insentif menarik agar membuat petani atau pabrik penggilingan mau menjual gabah atau berasnya ke Bulog. Hal ini penting dilakukan agar dapat menyerap secara penuh hasil produksi petani kita, tutur Johan.

Saya melihat selama ini target pengadaan dari produksi lokal tidak pernah bisa mencapai target dan Bulog selalu mengalami kesulitan untuk melakukan pengadaan beras dari dalam negeri, hal inilah yang harusnya segera diatasi oleh pemerintah dan bukannya membuat kebijakan impor pada saat masa panen raya yang dampaknya pasti merugikan petani kita, ungkap Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini berharap pemerintah bisa menggunakan acuan standar FAO dalam membuat kebijakan terkait stok beras nasional dan stok beras yang dikuasai pemerintah sehingga “tidak gegabah” untuk merencanakan impor beras. Menurut FAO, idealnya stok beras di suatu negara sekitar 17-18 persen dari total kebutuhan konsumsi beras, sedangkan angka stok yang kita miliki sekarang sudah di atas rata-rata yang direkomendasikan oleh FAO maka bagi saya tidak beralasan rencana impor 1 juta ton pada saat panen raya ini karena kebutuhan beras kita mampu sepenuhnya diproduksi di dalam negeri oleh petani kita, ujar Johan.

Legislator PKS ini menandaskan agar cadangan beras pemerintah diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dan bukan didasarkan kepentingan keinginan pemerintah untuk melakukan impor beras maka saya melihat yang paling penting agar kita tidak terus tergantung impor, pemerintah harus memperkuat Bulog agar bisa lebih cepat dan mudah melakukan pengadaan stok beras CBP melalui produksi dalam negeri agar stok beras CBP selalu tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang cukup, tutup Johan Rosihan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pertanian

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan Tolak Rencana Pemerintah Import Beras 1 Juta Ton

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dengan tegas menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah melakukan...

  • Harga Cabai Naik Lagi Johan Ingatkan Pemerintah Jaga Ketersediaan Cabai yang lebih merata sepanjang tahun

    Jakarta(BN)-Terjadinya lonjakan harga komoditi cabai pada Februari 2021 menjadi keprihatinan Anggota DPR RI, H...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">