Olahraga
Kapolri Lystio Sigit Prabowo mundur dari Sekjen PBSI
Jakarta(BN)-Seketaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI), Listyo Sigit Prabowo resmi mengajukan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri Listyo,...
Politik
AHY Minta Moeldoko Tak Jadi Mesin Produksi Hoaks
MerdekaNews.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melancarkan serangan balik terhadap Moeldoko yang dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres...
Politik
Ngabalin Klaim Jokowi Tak Tahu Manuver Moeldoko di Demokrat
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo tidak mengetahui manuver Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam kudeta di Partai Demokrat. Ngabalin mengaku...
NASIONAL
More News
-
Hukum
/ 2 weeks agoJohan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta. Politisi PKS ini menyebut Eco-Terrorism telah menyebabkan banyak terjadi bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor sehingga pemerintah harus bersikap tegas dalam proses penegakan hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kehutanan di tanah air. Selama ini sanksi yang diberikan lebih banyak bersifat administrative berupa denda...
-
mobile
/ 2 weeks agoAgus Berharap Munas Rapi Dapat Evaluasi 5 Tahun Kebelakang
Jakarta(BN)-Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) menggelar musyawarah nasional (munas) yang ke-8 di tahun 2021. Ketua Umum RAPI Agus Sulistiyono mengaku berharap...
-
Hukum
/ 3 weeks agoWakil Ketua Komisi IV Hasan Aminudin mendesak KLHK segera rekrut tenaga honorer untuk polisi hutan
Jakarta(BN)-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan hidup dan kehitanan (KLHK) tenteng masalah kebakaran hutan.Menurutnya di tahun...
-
Metropolitan
/ 3 weeks agoDItlantas PMJ lunching 30 kamera tilang elektronik
Jakarta (BN)) – Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya pagi ini meluncurkan 30 kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) Mobile “ETLE Mobile...
-
Metropolitan
/ 3 weeks agoFahira: Ayo Bantu PMI Amankan Stok Darah
Jakarta(BN)—Kebutuhan akan darah di masa pandemi yang semakin meningkat harus terus diantisipasi. Salah satu caranya adalah ikut membantu Palang Merah Indonesia...
-
Pertanian
/ 4 weeks agoPerlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi dari lintas komisi di DPR agar lahir kebijakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan impor pangan yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional, papar Johan. Politisi PKS ini berharap DPR memperkuat pengawasan impor pangan dan bersikap tegas menolak semua rencana impor...
-
Metropolitan
/ 4 weeks agoDitlantas PMJ keluarkan kebijakan baru terkait larangan kawal moge dan sepeda
Jakarta(BN)) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya telah mengeluarkan kebijakan baru yang melarang personelnya mengawal motor gede (moge), mobil mewah...
-
Hukum
/ 4 weeks agoJohan Tolak Rencana Impor Garam: Kasihan Petani Garam Jadi Korban Kebijakan Ugal-Ugalan
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI menyatakan penolakannya ataskeputusan pemerintah yang merencanakan impor garam sebanyak 3,07 ton selama tahun 2021 dan ia merasa prihatin ataskebijakan ini karena menurutnya ini bukti pemerintah tidakmemiliki keberpihakan yang kuat untuk mengembangkankomoditas garam rakyat. “sejujurnya saya sangat prihatin ataskeputusan impor garam yang terus meningkat setiap tahun yang telah meresahkan petani garam kita” ujar Johan. Politisi PKS ini menilai rencana impor yang naik 13,88 persendari tahun lalu merupakan indikator ketidakberdayaanpemerintah dalam mengembangkan garam rakyat untukmemasok kebutuhan garam secara nasional. Setiap tahun trenimpor garam selalu meningkat, ini akibat dari kelemahanpemerintah dalam tata Kelola produksi garam rakyat baikkualitas maupun kuantitasnya serta persoalan tata niaga garam yang carut -marut, tutur Johan. Wakil rakyat yang terpilih dari dapil NTB 1 ini berpandanganseharusnya pada kondisi saat ini pemerintah bersikap tegasuntuk menghentikan impor garam dan segera memperbaikistrategi pengelolaan garam di Indonesia, diantaranya melaluiperluasan lahan tambak garam rakyat dan penerapan tekonologiuntuk meningkatkan kualitas garam untuk kebutuhan industry maupun konsumsi. Jika total kebutuhan garam secara nasional pada 2021 mencapai4,67 juta ton serta produksi diperkirakan 2,1 juta ton dan dipenuhi dengan cara impor sebesar 3,07 juta ton maka akanberakibat garam impor tidak hanya digunakan untuk kebutuhanindustry namun akan bercampur untuk garam konsumsi juga. Hal ini disebabkan karena volume impor garam yang terlampautinggi, dan pemerintah semakin tidak mampu mengatasianjloknya harga garam lokal karena kelebihan volume imporgaram sehingga petani garam kita semakin sengsara, urai Johan. Johan selalu mendorong pemerintah berupaya kerasmeningkatkan produksi garam dalam negeri karena potensi garis pantai Indonesia yang terpanjang nomer empat di dunia. Jika saat ini permintaan kebutuhan dalam negeri lebih banyak untukkebutuhan industry maka mestinya produksi garam lokaldiupayakan untuk memenuhi segmen tersebut agar...
-
Hukum
/ 4 weeks agoJohan Nilai Pemerintah Mengabaikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menilai keputusan pemerintah melalui PP No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan...
-
Hukum
/ 1 month agoPolisi Akan Razia Motor Yang Pakai Knalpot Bising
Jakarta(BN)-Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang memakai knalpot bising membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan filter(penyaringan)terhadap konvoi kendaraan bermotor yang...
