Indeks Persepsi Maladministrasi Pemprov Jabar terendah kedua

WhatsApp-Image-2019-03-21-at-10.42.54

Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa ASN Jawa Barat itu harus mempunyai tiga nilai dalam menjalankan pekerjaannya antara lain, berintegritas, profesional dan melayani sepenuh hati.”Bandung (ANTARA) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil mengatakan Indeks Prestasi Maladministrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat terendah kedua dengan skor 4.98 dari 10 provinsi di Indonesia yang disurvei oleh Ombudsman RI.

“Dari 10 provinsi yang disurvei, Jawa Barat berada di posisi dua terbaik, dengan skor 4.98. Dengan predikat maladministrasi terendah kedua. Adapun hasil paling baik berhasil diraih NTT dengan skor Inperma paling rendah yakni 4,87,” kata Gubernur Emil pada Peluncuran Survei ndeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, di Gedung Sate Bandung, Kamis.

Survei Indeks Prestasi Maladministrasi merupakan cara yang dilakukan Ombudsman RI dalam mendapatkan data primer dari pengguna layanan dengan cara memetakan tingkat administrasi pada layanan publik dasar.

“Dirilis survey Persepsi Maladministrasi oleh Ombudsman RI, untuk mengukur kualitas pelayanan administrasi publik kepada masyarakat,” kata Gubernur Jabar.

Dia mengatakan Ombudsman RI sendiri melakukan survei Indeks Persepsi Maladministrasi (Inperma) kepada 10 pemerintah provinsi yang telah mendapat predikat zona hijau tentang pelayanan, baik dalam survei kepatuhan terhadap UU No 25 tahun 2009.

Ke-10 provinsi tersebut adalah Sumut, Kepri, Jambi, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, NTT, Kaltim, Sulsel dan Provinsi Sultra.

Adapun nilai provinsi lainnya, yakni Provinsi Sumut memiliki skor indeks persepsi maladministrasi 5,28, Kepri 5,45, Jambi 5,44, Jakarta 5,11, Banten 5,52, Kaltim 5,46, Sulsel 5,30 dan Provinsi Sultra 5,47.

“Ini bagus tapi belum ‘perfect’, saya bilang. Percect itu kalau Persepsi Maladministrasi-nya tidak ada,” katanya.

Hasil survei ini lanjutnya, menandakan layanan publik di Jawa Barat semakin membaik, dan tinggal ditingkatkan lagi agar mendapat nilai sempurna.

Dia mengatakan, bahwa di era pemerintahan “Dinamic Governance,” Provinsi Jawa Barat pada saat ini terus berusaha meningkatkan tingkat pelayanan publik dengan mengurangi interaksi tatap muka antara masyarakat dengan petugas-petugas pelayanan.

Dengan konsep tersebut, kata Emil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berusaha membuat suatu sistem dimana negara yang mendatangi rakyat, bukan rakyat yang mendatangi negara.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan beberapa program terkait dengan inovasi lanayan terhadap masyarakat, salah satu contohnya Samsat J’bret yaitu bayar pajak secara online dengan bekerjasama dengan beberapa pihak ketiga sebagai rekanan pelayanannya.

“Maka dari itu saya tekankan lagi bahwa ASN Jawa Barat itu harus mempunyai tiga nilai dalam menjalankan pekerjaannya antara lain, berintegritas, profesional dan melayani sepenuh hati,” kata Emil.

“Intinya lakukan pelayanan seperti maunya masyarakat, warga sekarang biasa ‘online’, ya udah kita design bayar pajak lewat Bukalapak, Tokopedia, yang biasa ke minimarket bayarnya ke Alfamart, Indomaret, dan lain seterusnya,” kata Emil.

Hal demikian, akan dipraktikkan juga di semua layanan. Emil mengajak stakeholder, para perangkat daerah untuk berpikir seperti konsumen. Itulah reformasi pelayanan publik yang ia harapkan.

Emil berharap, dengan sistem pemerintahan “dynamic governance” dan menjunjung tiga nilai ASN Jawa Barat, ke depannya hasil survey ini akan menjadi lebih baik dan berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat itu sendiri.

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Penumpang domestik di Bandara Kualanamu turun 20 persen

IMG_20190321_162001

Medan (ANTARA) – Penumpang domestik di Bandara Kualanamu, Sumut di awal tahun 2019 turun 20 persen dampak kenaikan harga tiket penerbangan.

"Penumpang domestik di Januari dan Februari rata – rata sekitar 16.000 – 17.000 orang per hari atau turun sekitar 20 persen dari biasanya," ujar General Manager PT Angkasa Pura II, Bandara Kualanamu, Bayuh Iswantoro di Medan, Kamis.

Penurunan penumpang domestik dampak kenaikan harga tiket penerbangan.

Walaupun di Maret terjadi peningkatan sedikit atau menjadi 21 ribuan hingga 22ribuan, ujar Bayuh, tetapi tetap saja lebih rendah dari saat sebelum kenaikan harga tiket pesawat.

"Oleh karena itu Angkasa Pura II mengapresiasi ada acara Medan Great Sale 2019 Kota Medan yang digelar 18 – 31 Maret 2019 dan 1 – 14 Juli 2019.

Medan Great Sale yang memberikan harga diskon untuk hotel, restoran dan lainnya diharapkan menarik minat kunjungan ke Medan dan Sumut secara keseluruhan sehingga penumpang domestik bisa bertambah.

Sekda Provinsi Sumut, Sabrina mengakui, kenaikan harga tiket pesawat sudah berdampak negatif bagi daerah itu.

Menurut dia, bukan hanya membuat wisatawan domestik turun, tetapi memberi andil besar dalam indeks harga konsumen (inflasi/deflasi).

Sumut, ujar Sabrina memang masih mengalami deflasi di Februari 2019 atau 0, 32 persen, tetapi harga tiket penerbangan masih tetap menjadi sumber inflasi.

"Harusnya harga tiket penerbangan khususnya domestik diturunkan untuk mendukung program pariwisata yang ke depannya juga diharapkan jadi sumber pendapatan," katanya.

Baca juga: Mantap, Bandara Kualanamu dibidik 28 calon mitra strategis
Baca juga: Kini ada hotel di Bandara Kualanamu

Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

KNKT benarkan adanya pilot ketiga Boeing Max Denpasar-Jakarta

49AA5A85-19ED-48C9-AB6E-353BEC96F624

Jakarta (ANTARA) – Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) membenarkan adanya pilot ketiga dalam penerbangan pesawat Boeing 737 Max 7 milik Lion Air nomor penerbangan JT 043 rute Denpasar-Jakarta sebelum penerbangan JT 610 Jakarta- Pangkal Pinang.

“KNKT menyanpaikan bahwa benar ada pilot lain yang berada di cockpit pada penerbangan itu,” kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Soerjanto mengatakan pilot tersebut adalah pilot yang telah selesai menjalankan tugas terbang dan akan kembali ke Jakarta.

“Pilot ini memiliki kualifikasi sebagai pilot Boeing 737 Max 8. Pilot yang bersangkutan sudah diwawancara KNKT,” katanya.

Soerjanto mengatakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pasal 359, pernyataan dari seseorang yang diperoleh selama proses investigasi tidak boleh dipublikasikan.

“Untuk itu KNKT tidak akan menyampaikan hasil wawancaranya,” katanya.

Pernyataan tersebut menyusul adanya pilot ketiga yang disebut-sebut “menyelematkan” penerbangan pesawat Lion Air PK LQP JT 043 rute Denpasar-Jakarta yang mengalami kerusakan “angle of attack” pada 28 Oktober 2018.

Pilot tersebut kebetulan menumpang dalam penerbangan dan duduk di kursi cadangan di dalam kokpit, namun mampu mendiagnosis masalah dengan tepat dan menonaktifkan sistem kontrol penerbangan yang mengalami malfungsi.

Pilot meminta kru untuk memutus arus listrik ke motor yang menggerakkan hidung pesawat ke bawah. Pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat di Jakarta. Baca juga: Lion Air pun akhirnya menunda kedatangan Boeing 737 Max 8

Baca juga: Pembekuan Boeing Max perlu diberi batas waktu, usul pengamat

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019