Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dengan tegas menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton untuk memenuhi kebutuhan pangan tahun 2021, kebijakan ini merupakan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan petani apalagi dilakukan pada saat petani sedang panen raya, jelas ini merugikan petani dan wajib kita tolak agar pemerintah menyadari tidak hanya memikirkan stok beras tapi juga yang paling penting adalah memperhatikan nasib petani dengan membuat kebijakan yang berpihak pada kepentingan petani, ujar Johan.
Johan selaku Anggota Komisi IV DPR RI menilai kebijakan rencana impor beras 1 juta ton untuk penyediaan stock dalam negeri akan berdampak semakin terpuruknya sektor Pertanian dan selalu merugikan petani, jadi pemerintah sebaiknya janganlah selalu membangun narasi akan meningkatkan produksi beras melalui berbagai program namun fakta kebijakan yang digulirkan malah ironi seperti memotong anggaran Pertanian dan selalu melakukan impor beras yang terbukti merugikan petani, tegas Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengungkapkan petani selalu merugi akibat dampak impor beras karena harga penjualan tidak mampu untuk menutup ongkos produksi dan seringkali beras dari petani kita tidak terserap di pasaran dan Bulog juga terkadang tidak mampu menyerap hasil produksi beras dari petani. Kondisi ini menyebabkan petani kita selalu berada pada keadaan merugi terus-menerus, tutur Johan.
Pemerintah harusnya memperhatikan nasib petani dimana Petani berharap pada saat panen dan dengan harga yang disesuaikan ongkos produksi dapat meraup keuntungan, lebih-lebih ketika harga tinggi. Namun akibat beras impor, turunnya harga saat panen raya akan mendatangkan kerugian. Apabila terjadi gagal panen, kondisi yang dihadapi petani lebih memprihatinkan, dampaknya adalah semakin banyaknya petani miskin di Indonesia, urai Johan.
Politikus PKS ini berharap pemerintah segera membatalkan rencana impor beras ini demi kedaulatan pangan nasional, saya ingatkan pemerintah bahwa kita tidak perlu impor beras saat ini karena ketersediaan kita cukup dari produksi dalam negeri dan semestinya pemerintah fokus pada stabilitas harga dan pasokan pangan agar kemandirian pangan kita semakin baik, tutur Johan.
Impor beras ini jangan hanya didasarkan pada keinginan pemerintah namun mengabaikan Multiplier effectyang terjadi yakni nasib petani semakin memprihatinkan, ungkap Johan. Membanjirnya beras impor di pasaran adalah menyakitkan bagi petani dan keluarganya yang telah bekerja keras, berkeringat untuk memproduksi beras dalam negeri demi kemandirian pangan nasional. Situasi inilah yang mestinya jadi pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan kebijakan impor, papar Johan.
Legislator dari Pulau Sumbawa ini meminta pemerintah tidak memiliki ketergantungan impor untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, jika ingin memastikan keterdiaan stock beras dalam negeri maka yang harus dilakukan adalah terus meningkatkan produktivitas beras nasional, mengingkatkan anggaran sektor pangan, serta memberdayakan petani secara optimal agar lebih bergairah dengan cara memiliki keberpihakan kepada petani dan selalu berupaya meningkatkan kulitas nasib petani kita, tutup Johan Rosihan.(Rhd)
