Jakarta (BN) -Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST mengaku prihatin atas sejumlah data indeks pangan global yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki peringkat buruk dibanding negara lain, yang hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan pencapaian keberlanjutan pangan dalam berbagai aspek. Hal ini diutarakan Johan merespon hasil dari indeks keberlanjutan pangan yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit 2020 yang menempatkan Indonesia berada di peringkat 60, yang posisinya jauh tertinggal dibanding negara seperti Zimbabwe, Ethiopia dan negara lainnya.
Politisi PKS ini menilai bahwa pemerintah belum berhasil menerapkan sistem pangan yang memberikan efek pada penguatan indeks keberlanjutan pangan dan sangat lemah dalam mengelola keamanan pangan sehingga negara kita memiliki peringkat ke-62 dari 113 negara, kalah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, ujar Johan.
Johan minta pemerintah segera bertindak untuk mengatasi sejumlah tantangan keberlanjutan pangan nasional dan memperbaiki sistem pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Saya melihat tantangan pertama yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam negeri melalui pemberdayaan petani lokal dan melakukan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan pasokan dan mengurangi dampak lingkungan, tutur Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini juga meminta pemerintah segera memperbaiki tata Kelola pangan untuk menghadapi tantangan sosial ekonomi dimana indeks kelaparan kita juga semakin parah. Johan menilai kelaparan saat ini bukanlah akibat dari kurangnya pasokan tetapi angka kemiskinan yang terus meningkat sehingga akses masyarakat miskin semakin sulit untuk mendapatkan pangan yang layak akibat daya beli yang semakin turun untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.
Legislator dari Pulau Sumbawa ini berharap pemerintah segera mengevaluasi berbagai kebijakan pangan yang kurang tepat termasuk memotong anggaran Pertanian tahun 2021 sebesar Rp 6,3 triliun merupakan kebijakan yang salah kaprah, tegas Johan. Menurutnya, saat ini Ketika indeks pangan kita dinilai buruk dalam skala global maka pemerintah mesti segera mengambil kebijakan yang berfokus pada Pertanian dan pangan untuk mencapai keberlanjutan pangan yang ideal sebagai negara agraris.
Selanjutnya Johan berpandangan bahwa Ketika pemerintah pada masa pandemic ini dapat berfokus pada Pertanian dan tantangan pangan berkelanjutan maka akan memberikan peran besar dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri, pasokan pangan yang cukup, harga pangan yang stabil dan memberi manfaat pertumbuhan ekonomi serta perbaikan nutrisi masyarakat. Semoga hasil dari indeks pangan kita yang memprihatinkan saat ini, segera menyadarkan pemerintah dan kita semua untuk menjadikan pangan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan pada masa pandemic ini, tutup Johan.(Rhd)
