Connect with us

Pertanian

Indek Pangan RI Dinilai Buruk Johan Minta Pemerintah Fokus Pada Pertanian dan Tantangan Keberlanjutan Pangan

Jakarta (BN) -Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST mengaku prihatin atas sejumlah data indeks pangan global yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki peringkat buruk dibanding negara lain, yang hal ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mewujudkan pencapaian keberlanjutan pangan dalam berbagai aspek. Hal ini diutarakan Johan merespon hasil dari indeks keberlanjutan pangan yang dikeluarkan oleh The Economist Intelligence Unit 2020 yang menempatkan Indonesia berada di peringkat 60, yang posisinya jauh tertinggal dibanding negara seperti Zimbabwe, Ethiopia dan negara lainnya.

Politisi PKS ini menilai bahwa pemerintah belum berhasil menerapkan sistem pangan yang memberikan efek pada penguatan indeks keberlanjutan pangan dan sangat lemah dalam mengelola keamanan pangan sehingga negara kita memiliki peringkat  ke-62 dari 113 negara, kalah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand, ujar Johan.

Johan minta pemerintah segera bertindak untuk mengatasi sejumlah tantangan keberlanjutan pangan nasional dan memperbaiki sistem pangan sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Saya melihat tantangan pertama yang harus diselesaikan pemerintah adalah mengupayakan peningkatan produksi pangan dalam negeri melalui pemberdayaan petani lokal dan melakukan inovasi teknologi tepat guna untuk meningkatkan pasokan dan mengurangi dampak lingkungan, tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB ini juga meminta pemerintah segera memperbaiki tata Kelola pangan untuk menghadapi tantangan sosial ekonomi dimana indeks kelaparan kita juga semakin parah. Johan menilai kelaparan saat ini bukanlah akibat dari kurangnya pasokan tetapi angka kemiskinan yang terus meningkat sehingga akses masyarakat miskin semakin sulit untuk mendapatkan pangan yang layak akibat daya beli yang semakin turun untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok sehari-hari.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini berharap pemerintah segera mengevaluasi berbagai kebijakan pangan yang kurang tepat termasuk memotong anggaran Pertanian tahun 2021 sebesar Rp 6,3 triliun merupakan kebijakan yang salah kaprah, tegas Johan. Menurutnya, saat ini Ketika indeks pangan kita dinilai buruk dalam skala global  maka pemerintah mesti segera mengambil kebijakan yang berfokus pada Pertanian dan pangan untuk mencapai keberlanjutan pangan yang ideal sebagai negara agraris.

Selanjutnya Johan berpandangan bahwa Ketika pemerintah pada masa pandemic ini dapat  berfokus pada Pertanian dan tantangan pangan berkelanjutan maka akan memberikan peran besar dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri, pasokan pangan yang cukup, harga pangan yang stabil dan memberi manfaat pertumbuhan ekonomi serta perbaikan nutrisi masyarakat. Semoga hasil dari indeks pangan kita yang memprihatinkan saat ini, segera menyadarkan pemerintah dan kita semua untuk menjadikan pangan berkelanjutan sebagai prioritas pembangunan pada masa pandemic ini, tutup Johan.(Rhd)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pertanian

  • Carut-Marut Persoalan Unggas: Johan Desak Kementan Perhatikan Nasib Peternak Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengaku prihatin atas carut-marutnya persoalan unggas di...

  • Tingkatkan Pendapatan Petani, Johan Harap Harga Jagung Tetap Stabil di NTB

    Sumbawa(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut memberikan apresiasi atas stabilnya harga jagung...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...