Connect with us

Nasional

Wapres instruksikan santunan korban gempa Sulteng dibayarkan pekan ini

Jakarta (ANTARA) – Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan agar dana santunan terhadap ahli waris korban meninggal akibat gempa, tsunami dan likuefaksi di Sulawesi Tengah harus dibayarkan secara bertahap paling lama akhir pekan ini.
"Perintah Pak Wapres, paling lama Jumat pekan ini harus segera dibayarkan uang santunan duka, sampai saat ini yang sudah terverifikasi 1.906 dari 4.000-an ahli waris, itu nanti (penyalurannya) melalui Kementerian Sosial," kata Gubernur Sulteng Longki Djanggola kepada Antara usai rapat di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
Sebelumnya dalam peninjauan ke Sulteng pada akhir Januari, Wapres mengatakan masing-masing ahli waris korban meninggal akibat bencana akan mendapat Rp15 juta.
Longki mengatakan instruksi Wapres tersebut bertujuan supaya ahli waris korban bencana di Sulteng tidak menunggu terlalu lama hingga proses verifikasi selesai.
Apalagi, tambahnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga ikut berpartisipasi dalam melakukan asesmen dan verifikasi terhadap data ahli waris, sehingga itu menjadi kendala untuk menyalurkan dana santunan.
"Pak Wapres tegur saya kok selalu verifikasi. Jadi Pak Doni (Monardo) bukan tidak percaya, tapi beliau lebih yakin kalau itu diverifikasi kembali dengan data yang sudah ada. Beliau (Doni Monardo) bahkan ada satgas-satgasnya, ada tiga kolonel ditempatkan di sana untuk membantu asesmen dan verifikasi," jelas Longki.
Dalam rapat tersebut, Wapres juga memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil.
Baca juga: Wapres: Relokasi Sulteng terkendala pengembalian lahan HGU milik pemerintah
 
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">