BeritaNusantara, Jakarta Kamis 16 Mei 2019, adanya penambahan sebanyak 10 ribu kuota haji Indonesia oleh pemerintah Saudi ibarat dua sisi mata koin, satu sisi menjadi angina segar ditengah panjangnya antrian calon Jemaah haji nasional, namun disisi lain menjadi beban APBN terkait subsidi atau indirect cost biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 346 milyar rupiah.
Terkait hal tersebut, Ketua Umum SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia) H. Syam Resfiadi menyampaikan pihaknya siap mengisi kuota tersebut apabila sampai saat ini para regular belum memenuhi kuota tersebut. Solusi ditawarkan Sapuhi kepada Kemeterian Agama (Kemenag) agar 10 ribu kuota tambahan tidak membebani negara dan dana umat di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Penambahan kouta ini bisa mengurangi beban penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) kepada konsumen yang sudah membayar lunas dan dicadangkan yang harus menunda tahun depan, apalagi uang tersebut tidak bisa ditarik lagi yang menjadi jaminan bisa berangkat ditahun berikutnya,” kata Syam yang ditemui disela kegiatan Buka Puasa Bersama Anggota SAPUHI, Rabu (15/5) kemarin di Jakarta.
“Apabila kesempatan itu diberikan kepada kami, berapa lama pun akan kami ambil. Karena kami sudah siap, terus terang saja dari cadangan daftar tunggu 20 persen saja masih ada 600 orang yang belum terakomodir dan sudah melunasi 8.000 USD,” sambungnya.
Sebagai catatan, tahun ini calon jamaah haji dikenai BPIH rata-rata sekitar Rp 35,2 juta /orang. Padahal biaya riil haji berkisar Rp 69,7 juta /orang. Artinya, tahun ini total dana subsidi biaya haji yang diambil dari nilai manfaat pengelolaan setoran awal di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencapai Rp 7 triliun lebih.
Linda.R
