Connect with us

Hukum

Sidang Putusan Praperadilan Kivlan Zein Digelar 30 Juli

BeritaNusantara.com — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang pembacaan putusan praperadilan yang diajukan Kivlan Zen terkait kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal dan dugaan makar pada 30 Juli mendatang.

“Hari Selasa tanggal 30 Juli, putusan akan dibacakan Insyaallah jam 10.00 WIB,” kata hakim tunggal, Achmad Guntur, dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (26/7).
Lihat juga: Sri Bintang Sebut Kasus Kivlan bagai Duri dalam Daging
Kuasa hukum termohon, Nova Irone Surentu, mengaku optimis pada saat sidang putusan nanti, gugatan Kivlan akan ditolak oleh majelis hakim.

“Karena kita optimis ya, ya permohonannya ditolak,” kata Nova usai sidang kesimpulan.

Saat ini, polisi telah menetapkan Kivlan sebagai tersangka kasus dugaan makar pada akhir Mei 2019.

Setelahnya, polisi juga menetapkan Kivlan sebagai tersangka kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal. Penetapan tersangka itu berkaitan dengan pengembangan kasus kerusuhan 22 Mei.

Kivlan kemudian ditahan di Rutan Guntur Polda Metro Jaya sejak 30 Mei 2019 selama 20 hari. Polisi selanjutnya memperpanjang masa penahanan Kivlan selama 40 hari terhitung sejak Selasa (18/6) lalu.

Kivlan pun mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jaksel. Pihak yang digugat adalah Polda Metro Jaya.

Sebanyak empat saksi dan ahli dari pihak Kivlan telah memberikan keterangan dalam sidang. Sementara itu, dua saksi ahli dari Polda Metro Jaya juga sudah memberikan keterangan. (CNNINDONESIA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

  • Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminudin mendesak KLHK segera rekrut tenaga honorer untuk polisi hutan

    Jakarta(BN)-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan hidup dan...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">