Connect with us

Hukum

Hotman Paris Tantang Otto Hasibuan Adu Tinju

Jakarta(BN)-Kekecewaan Hotman Paris Hutapea ke Otto Hasibuan sudah sampai di titik tertinggi. Ia sampai menantang Otto Hasibuan untuk naik ring tinju. “Kalau dia mau. Mau nggak...

  • 933 Nasabah Gugat Indosurya

    Jakarta(BN)-Kuasa Hukum Nasabah KSP Indosurya Cipta Agus Wijaya menyebutkan cicilan yang tidak manusiawi serta banyak cicilan terhenti membuat pihaknya melakukan gugatan...

  • Mahkamah Agung Berhasil Memutus 19.087 Perkara di Tahun 2021

    Jakarta(BN)-Mahkamah Agung (MA) sepanjang tahun 2O21 berhasil memutus sebanyak 19.087 perkara dari beban perkara sebesar 19.254. Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah...

  • Kuasa Hukum PT Prima Kencana Gugat Terdakwa Indratno alias Jhon Ley

    Jakarta(BN)– PT Prima Kencana (PK) merasa di rugikan akibat yang mana pada peralihan hak dan pailit adanya tindak pidana pemalsuan dan...

  • KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Korupsi

    Jakarta(BN)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri menyelenggarakan Pembekalan Kepemimpinan...

  • Johan Nilai Aneh Tindakan Pemerintah Lakukan Pemusnahan Ayam namun Tidak Bisa Membendung Banjirnya Ayam Impor dari Brasil

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bersifat ironi dan saling bertolak belakang diantaranya melakukan pemusnahan bibit ayam yang ada di dalam negeri namun di sisi lain berencana lakukan impor pakan ternak dan ayam dari Brasil. Padahal menurutnya impor ayam akan berakibat industry ayam lokal dan pakan ternak dalam negeri akan kolaps.  “Saya menilai aneh tindakan Pemerintah lakukan pemusnahan ayam namun tidak bisa membendung banjirnya ayam impor dari Brasil, tukas Johan. Johan yang merupakan anggota Fraksi PKS DPR menegaskan agar Kementerian Pertanian (Kementan)  tidak boleh terlibat memangkas jumlah produksi ayam dengan cara pemusnahan bibit ayam karena hal tersebut bertentangan dengan regulasi atau ketentuan tentang pemusnahan unggas....

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK) untuk selalu bersikap tegas dan mengusut tuntas...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang masuk ke Indonesia yang berpotensi membawa bakteri dan penyakit pertanian masuk ke Indonesia. Atas kejadian tersebut, Pemerintah menyikapinya dengan melakukan penolakan namun tidak direspon oleh importir sehingga dilakukan pemusnahan/pembakaran dengan suhu tinggi pada jahe impor tersebut. Politisi PKS ini berharap pemerintah berani memberikan sanksi yang tegas kepada semua...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta. Politisi PKS ini menyebut Eco-Terrorism telah menyebabkan banyak terjadi bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor sehingga pemerintah harus bersikap tegas dalam proses penegakan hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kehutanan di tanah air. Selama ini sanksi yang diberikan lebih banyak bersifat administrative  berupa denda...

  • Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminudin mendesak KLHK segera rekrut tenaga honorer untuk polisi hutan

    Jakarta(BN)-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan hidup dan kehitanan (KLHK) tenteng masalah kebakaran hutan.Menurutnya  di tahun...

More Posts