Hukum
Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK) untuk selalu bersikap tegas dan mengusut tuntas setiap perilaku perusahaan yang merusak...
-
Hukum
/ 1 week agoJohan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe
Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang masuk ke Indonesia yang berpotensi membawa bakteri dan penyakit pertanian masuk ke Indonesia. Atas kejadian tersebut, Pemerintah menyikapinya dengan melakukan penolakan namun tidak direspon oleh importir sehingga dilakukan pemusnahan/pembakaran dengan suhu tinggi pada jahe impor tersebut. Politisi PKS ini berharap pemerintah berani memberikan sanksi yang tegas kepada semua...
-
Hukum
/ 2 weeks agoJohan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta. Politisi PKS ini menyebut Eco-Terrorism telah menyebabkan banyak terjadi bencana alam seperti banjir, erosi, dan tanah longsor sehingga pemerintah harus bersikap tegas dalam proses penegakan hukum agar memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan kehutanan di tanah air. Selama ini sanksi yang diberikan lebih banyak bersifat administrative berupa denda...
-
Hukum
/ 3 weeks agoWakil Ketua Komisi IV Hasan Aminudin mendesak KLHK segera rekrut tenaga honorer untuk polisi hutan
Jakarta(BN)-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan hidup dan kehitanan (KLHK) tenteng masalah kebakaran hutan.Menurutnya di tahun...
-
Hukum
/ 4 weeks agoJohan Tolak Rencana Impor Garam: Kasihan Petani Garam Jadi Korban Kebijakan Ugal-Ugalan
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI menyatakan penolakannya ataskeputusan pemerintah yang merencanakan impor garam sebanyak 3,07 ton selama tahun 2021 dan ia merasa prihatin ataskebijakan ini karena menurutnya ini bukti pemerintah tidakmemiliki keberpihakan yang kuat untuk mengembangkankomoditas garam rakyat. “sejujurnya saya sangat prihatin ataskeputusan impor garam yang terus meningkat setiap tahun yang telah meresahkan petani garam kita” ujar Johan. Politisi PKS ini menilai rencana impor yang naik 13,88 persendari tahun lalu merupakan indikator ketidakberdayaanpemerintah dalam mengembangkan garam rakyat untukmemasok kebutuhan garam secara nasional. Setiap tahun trenimpor garam selalu meningkat, ini akibat dari kelemahanpemerintah dalam tata Kelola produksi garam rakyat baikkualitas maupun kuantitasnya serta persoalan tata niaga garam yang carut -marut, tutur Johan. Wakil rakyat yang terpilih dari dapil NTB 1 ini berpandanganseharusnya pada kondisi saat ini pemerintah bersikap tegasuntuk menghentikan impor garam dan segera memperbaikistrategi pengelolaan garam di Indonesia, diantaranya melaluiperluasan lahan tambak garam rakyat dan penerapan tekonologiuntuk meningkatkan kualitas garam untuk kebutuhan industry maupun konsumsi. Jika total kebutuhan garam secara nasional pada 2021 mencapai4,67 juta ton serta produksi diperkirakan 2,1 juta ton dan dipenuhi dengan cara impor sebesar 3,07 juta ton maka akanberakibat garam impor tidak hanya digunakan untuk kebutuhanindustry namun akan bercampur untuk garam konsumsi juga. Hal ini disebabkan karena volume impor garam yang terlampautinggi, dan pemerintah semakin tidak mampu mengatasianjloknya harga garam lokal karena kelebihan volume imporgaram sehingga petani garam kita semakin sengsara, urai Johan. Johan selalu mendorong pemerintah berupaya kerasmeningkatkan produksi garam dalam negeri karena potensi garis pantai Indonesia yang terpanjang nomer empat di dunia. Jika saat ini permintaan kebutuhan dalam negeri lebih banyak untukkebutuhan industry maka mestinya produksi garam lokaldiupayakan untuk memenuhi segmen tersebut agar...
-
Hukum
/ 4 weeks agoJohan Nilai Pemerintah Mengabaikan Kelestarian Lingkungan Hidup
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menilai keputusan pemerintah melalui PP No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan...
-
Hukum
/ 1 month agoPolisi Akan Razia Motor Yang Pakai Knalpot Bising
Jakarta(BN)-Semakin banyaknya kendaraan bermotor yang memakai knalpot bising membuat Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya melakukan filter(penyaringan)terhadap konvoi kendaraan bermotor yang...
-
Hukum
/ 2 months agoJohan Serukan Selamatkan Hutan Papua: Tindak Tegas Perusahaan Perusak Hutan
Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menyerukan semua pihak agar bersama-sama menyelamatkan hutan Papua dari kerusakan yang semakin parah,...
-
Hukum
/ 8 months agoFredy Wijaya siap Gugat lagi
Jakarta(BN)-Freddy Wijaya mengatakan dia masih berharap keinginannya soal warisan bisa dikabulkan. Kini dia menyatakan masih menunggu tanggapan langsung dari saudara tirinya,...
-
Hukum
/ 8 months agoPemeriksaan Bareskrim Usai, Djoktjan Kembali ke Rutan Salemba
BeritaNusantara.com — Pemeriksaan narapidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra (Djoktjan) di Bareskrim Polri telah selesai. Selanjutnya dia...
