Connect with us

Nasional

Pemerintah Kembali Menangkan Gugatan Dua Perusahaan Tambang Asing

IMG_20190325_122246_1553498502239_1553498519315

Jakarta (ANTARA) – Pemerintah kembali memenangkan gugatan terhadap dua perusahaan tambang Churcill Mining Plc asal Inggris dan Planet Mining Pty Ltd asal Australia dalam forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID), di Washington DC Amerika Serikat.

"Setelah pertarungan cukup lama, maaf karena kita melawan 'company' yang cukup kuat, Pemerintah Indonesia saya sebagai sentral pemerintah, dilakukan oleh Dirjen Pak Cahyo. Kita memenangkan gugatan di Arbitrase Internasional di ICSID yang diputuskan 18 Maret lalu, gugatan mereka ditolak," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, saat konferensi pers bersama dengan Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM Cahyo Rahadian Muhzar, di Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Senin.

"Memang sebelumnya sudah kita menangkan tanggal 6 Desember 2016, tetapi mereka minta 'annulment' kembali. Pada 18 Maret yang lalu, ICSID menegaskan kembali kemenangan Indonesia dengan membatalkan gugatan mereka. Ini sudah menjadi final, tidak ada lagi upaya hukum," ungkap Yasonna.

Artinya, kata dia, Indonesia terbebas dari gugatan sekitar 1,3 miliar dolar AS atau kurs sekarang sekitar Rp18 triliun.

"Dan kita dapat 'award', dapat denda dari mereka, mereka yang harus bayar sekitar 9,4 juta dolar AS sekitar Rp140 miliar lebih. Ini akan kita tagih nanti," ujar dia pula.

Gugatan itu, lanjut Yasonna, berkaitan dengan penerbitan izin tambang di Kalimantan Timur.

Para penggugat (Churcill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd) menuduh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bupati Kutai Timur melanggar Perjanjian Bilateral Investasi (BIT) RI-Inggris dan RI-Australia.

Pelanggaran yang dimaksud adalah melakukan ekspropriasi tidak langsung ("indirect expropriation") dan prinsip perlakuan yang adil dan seimbang ("fair and equitable treatment").

"Melalui pencabutan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan Eksploitasi (KP/IUP Eksploitasi) anak perusahaan para penggugat (empat perusahaan Grup Ridlatama) seluas lebih kurang 350 kilometer persegi, di Kecamatan Busang oleh Bupati Kutai Timur pada 4 Mei 2010," ujar Yasonna pula.

Para penggugat mengklaim bahwa pelanggaran tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap investasinya di Indonesia dan mengajukan gugatan sebesar 1,3 miliar dolar AS.

"Ini pada tingkat pertama, pada putusan 6 Desember (di Singapura) mereka kalah, mereka menggugat kembali meminta 'annulment'. Ada 3 hal yang mereka minta pada waktu itu," kata dia lagi.

Pada 31 Maret 2017, para penggugat mengajukan permohonan pembatalan putusan ("annulment of the award") berdasarkan pasal 52 Convention on The Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States (Konvensi ICSID).

Pertama, kata dia, bahwa tribunal ICSID dianggap telah melangkahi kewenangannya. Selanjutnya, bahwa telah terjadi penyimpangan yang serius dari aturan prosedur yang mendasar. Terakhir, putusan telah gagal menyatakan alasan yang menjadi dasar putusan.

"Alasan dasar hukumnya tidak tepat atau tidak ada dasarnya. Sama dengan kita kalau mau kasasi, alasan penerapan hukum yang tidak benar. Syukur lah ini perjuangan panjang. Buat pertama kalinya ini Indonesia menang besar dalam gugatan seperti ini dan dapat 'award' yang signifikan," ujar dia lagi.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">