Connect with us

Nasional

Pemerintah bangun MCK komunal bagi pengungsi Jayapura

Tadi ada keluhan bahwa MCK kurang, sehingga hal ini akan segera diperhatikanJayapura (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Jayapura dibantu TNI dan Polri serta pihak terkait lainnya segera membangun MCK komunal di beberapa titik pengungsian yang ada di Kabupaten Jayapura, Papua.
Pernyataan itu disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo ketika memberikan keterangan pers terkait penanganan banjir bandang di ruang media center Polda Papua bencana alam banjir dan longsor Kota dan Kabupaten Jayapura di RS Bhayangkara, Kota Jayapura, Senin.
"Tadi ada keluhan bahwa MCK kurang, sehingga hal ini akan segera diperhatikan," katanya.
Selain itu, ungkap dia, keluhan yang disampaikan oleh pengungsi seperti sanitasi, air hangat untuk bayi, pembagian sektor pengungsi antara laki-laki dan perempuan, termasuk logistik dan alas tidur serta selimut untuk bayi.
"Ini semua akan diatur baik oleh jajaran di lapangan," kata Doni.
Bupati Jayapura Mathius Awaitaouw membenarkan bahwa pihaknya bersama TNI dan Polri serta pemangku lainnya akan segera membangun MCK komunal bagi warga pengungsi.
"Iya, benar," katanya ketika mendampingi Letjen Doni Munardo dalam berikan keterangan pers.
Menurut dia, penanganan warga pengungsi akan diatur sedemikian rupa, sehingga semua keperluan dan kebutuhan, terutama untuk bayi dan anak-anak akan segera disiapkan.
Baca juga: BNPB ungkap tiga faktor penyebab banjir bandang Jayapura
Baca juga: 79 orang meninggal akibat banjir bandang di Jayapura
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Zita Meirina
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">