Connect with us

Hukum

Pemeriksaan Bareskrim Usai, Djoktjan Kembali ke Rutan Salemba

BeritaNusantara.com — Pemeriksaan narapidana kasus pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra (Djoktjan) di Bareskrim Polri telah selesai. Selanjutnya dia akan ditempatkan kembali di Rutan Salemba.

Adapun hal itu diungkapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS), Reynhard Silitonga dalam konferensi pers bersama Polri yang disiarkan langsung di akun instagram resmi @divisihumaspolri.

“Saudara Djoko Tjandra karena pemeriksaannya sudah selesai sementara di Bareskrim polri, kami menerima kembali dan akan kami tempatkan kembali di rutan salemba,” ujar Reynhard seperti dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (7/8).

Lihat juga: Buntut Djoktjan, Dukcapil Kemendagri Tambah Data Buron

Di sisi lain Kepala Bareskrim (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menjelaskan Djoko Tjandra diserahkan kembali ke Ditjen PAS usai pemeriksaan dilakukan.

“Oleh karena itu selanjutnya kami berkoordinasi dengan Dirjen PAS untuk penempatan Djoko Tjandra selanjutnya,” ujar dia dalam kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Listyo mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggelar penetapan tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi dalam kasus Djoko Tjandra minggu depan.

Sebelumnya, Djoko diketahui ditahan di Rutan Salemba cabang Bareskrim Polri sejak 31 Juli lalu.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan penempatan Djoko di rutan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses pemeriksaan oleh penyidik terkait pembuatan surat jalan.

“Ditempatkan di Rutan Bareskrim Polri agar mempermudah pemeriksaan yang bersangkutan terkait kasus surat jalan palsu,” kata Awi, Senin (3/8).

Beberapa kasus mengikuti di belakang kisah buronnya Direktur PT Era Giat Pratama itu menjadi buronan Kejaksaan Agung selama 11 tahun.

Salah satunya, kasus surat jalan palsu yang pada kemhdian hari memakan korban sejumlah petinggi Polri. Setidaknya sudah tiga jenderal Polri dicopot dari jabatannya.

Mereka adalah Brigadir Jenderal Prasetijo Utomo yang dicopot dari jabatan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dicopot dari jabatan Kepala Divisi Hubungan Internasional, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia
(ndn/sfr)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum

  • Johan Nilai Aneh Tindakan Pemerintah Lakukan Pemusnahan Ayam namun Tidak Bisa Membendung Banjirnya Ayam Impor dari Brasil

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bersifat ironi dan saling bertolak belakang diantaranya melakukan pemusnahan bibit ayam yang ada di dalam negeri namun di sisi lain berencana lakukan impor pakan ternak dan ayam dari Brasil. Padahal menurutnya impor ayam akan berakibat industry ayam lokal dan pakan ternak dalam negeri akan kolaps.  “Saya menilai aneh tindakan Pemerintah lakukan pemusnahan ayam namun tidak bisa membendung banjirnya ayam impor dari Brasil, tukas Johan. Johan yang merupakan anggota Fraksi PKS DPR menegaskan agar...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....