Connect with us

Nasional

Kata pengamat putusan MK buka celah penyalahgunaan fasilitas negara

Sekali pun kita harus hormati, tapi putusan MK itu telah membuka celah penyalahgunaan fasilitas negara oleh capres petahana Joko Widodo dalam Pilpres 2019JAKARTA (ANTARA) – Pengamat hukum dan politik dari Universitas Pakuan Andi Asrun menilai putusan MK atas pengujian Pasal 229 ayat 1 UU 7/2017 (UU Pemilu) terkait hak cuti capres petahana, telah membuka celah penyalahgunaan fasilitas negara.
"Sekali pun kita harus hormati, tapi putusan MK itu telah membuka celah penyalahgunaan fasilitas negara oleh capres petahana Joko Widodo dalam Pilpres 2019," jelas Andi melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat.
Menurut Asrun hal itu disebabkan karena tidak ada yang bisa mengawasi petahana dalam penggunaan fasilitas negara, terutama ketika yang bersangkutan dalam waktu yang bersamaan melakukan kampanye saya melaksanakan tugas sebagai presiden.
"Sangat sulit bagi Bawaslu untuk menjatuhkan sanksi kepada petahana dalam hal terjadi penggunaan fasilitas negara pada waktu kampanye," ujar Asrun.
Asrun kemudian mengimbau supaya para pemantau Pemilu dapat mengawasi pemakaian fasilitas negara oleh petahana dalam kunjungan kerjanya.
Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan aturan dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), terkait dengan aturan kampanye capres dan cawapres bagi petahana adalah konstitusional.
Mahkamah berpendapat Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa hak kampanye bagi capres dan cawapres petahana tidak akan dikurangi.
Menurut Mahkamah bila capres dan cawapres petahana tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye, justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu karena akan menimbulkan perlakuan berbeda terhadap para capres dan cawapres.
Kendati demikian undang-undang tetap akan memberikan batasan bagi calon petahana dalam melaksanakan hak kampanye, supaya yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya tersebut.
Pembatasan tersebut dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara.
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Chandra Hamdani Noor
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">