Connect with us

Hukum

Johan Serukan Selamatkan Hutan Papua: Tindak Tegas Perusahaan Perusak Hutan

Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menyerukan semua pihak agar bersama-sama menyelamatkan hutan Papua dari kerusakan yang semakin parah, hal ini disebabkan negara kita sudah masuk kategori negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia.

Johan menyebut negara kita masuk daftar 10 negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi dunia dan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka deforestasi bruto tertinggi yaitu sebesar 84,6 ribu Ha atau sekitar 17,1%, maka saya mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap semua perusahaan yang telah melakukan perusakan hutan di tanah Papua, ujar Johan.

Politisi PKS ini merinci sejak tahun 2001 sampai 2019 lalu telah terjadi kehancuran hutan Papua seluas 663.443 Ha untuk kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan sawit, tambang, hutan tanaman industry maupun praktek pembalakar liar. Hal ini menurut Johan, menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Papua dimana tingkat degradasi alam dan kerusakan lingkungan semakin meningkat, demikian juga dengan banyaknya penebangan liar yang menyasar Kawasan konservasi dan hutan lindung harus segera dicegah dan diambil Tindakan tegas demi menyelamatkan Hutan Papua yang kita cintai, seru Johan.

Secara khusus Johan mengingatkan agar ada Tindakan tegas extra ordinary tehadap semua pengusaha yang merusak hutan Papua, siapapun dia yang telah menghancurkan hutan dengan cara illegal baik pengusaha asing maupun lokal untuk mengeruk keuntungan maka harus ada penegakan hukum yang tegas dan adil demi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Pemerintah dan aparat hukum harus mengusut tuntas semua pelaku perusakan hutan papua, tegas Johan.

Legislator dari NTB ini melihat banyaknya  pembalakan liar yang semakin marak dan merugikan masyarakat Papua yang tinggal dan menghuni hutan harus disikapi dengan serius, sebab pemerintah dianggap belum mampu melindungi hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua. Saya mengingatkan pemerintah agar berlaku adil kepada masyarakat adat Papua, tutur Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini merasa sangat prihatin dengan kerusakan hutan Papua, perambahan hutan yang berakibat merusak hutan pada tahun 2019 lalu telah mencapai 38.355 Ha, dan setiap tahun setara luas 35.000 lapangan sepak bola atau 134 kali lapangan sepak bola dalam satu harinya, papar Johan.

Selanjutnya Johan melihat bahwa pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan masa kini harus memperhatikan kompleksitas yang sangat tinggi di tingkat lokal, nasional maupun global maka pemerintah harus memahami kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan dan interaksinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat adat setempat. Khusus di Papua harus ada kebijakan dan proyeksi masa depan pengelolaan hutan yang lebih adil dan lestari dengan cara memperkuat peran Lembaga adat Papua dalam pengelolaan hutan Papua, demikian disampaikan Johan Rosihan.(Rhd)

An

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum

  • KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Korupsi

    Jakarta(BN)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan...

  • Johan Nilai Aneh Tindakan Pemerintah Lakukan Pemusnahan Ayam namun Tidak Bisa Membendung Banjirnya Ayam Impor dari Brasil

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bersifat ironi dan saling bertolak belakang diantaranya melakukan pemusnahan bibit ayam yang ada di dalam negeri namun di sisi lain berencana lakukan impor pakan ternak dan ayam dari Brasil. Padahal menurutnya impor ayam akan berakibat industry ayam lokal dan pakan ternak dalam negeri akan kolaps.  “Saya menilai aneh tindakan Pemerintah lakukan pemusnahan ayam namun tidak bisa membendung banjirnya ayam impor dari Brasil, tukas Johan. Johan yang merupakan anggota Fraksi PKS DPR menegaskan agar...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...