Connect with us

Hukum

Johan Serukan Selamatkan Hutan Papua: Tindak Tegas Perusahaan Perusak Hutan

Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan menyerukan semua pihak agar bersama-sama menyelamatkan hutan Papua dari kerusakan yang semakin parah, hal ini disebabkan negara kita sudah masuk kategori negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia.

Johan menyebut negara kita masuk daftar 10 negara yang memiliki laju deforestasi tertinggi dunia dan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka deforestasi bruto tertinggi yaitu sebesar 84,6 ribu Ha atau sekitar 17,1%, maka saya mendesak pemerintah untuk bersikap tegas terhadap semua perusahaan yang telah melakukan perusakan hutan di tanah Papua, ujar Johan.

Politisi PKS ini merinci sejak tahun 2001 sampai 2019 lalu telah terjadi kehancuran hutan Papua seluas 663.443 Ha untuk kegiatan alih fungsi lahan menjadi lahan sawit, tambang, hutan tanaman industry maupun praktek pembalakar liar. Hal ini menurut Johan, menjadi ancaman nyata bagi masyarakat Papua dimana tingkat degradasi alam dan kerusakan lingkungan semakin meningkat, demikian juga dengan banyaknya penebangan liar yang menyasar Kawasan konservasi dan hutan lindung harus segera dicegah dan diambil Tindakan tegas demi menyelamatkan Hutan Papua yang kita cintai, seru Johan.

Secara khusus Johan mengingatkan agar ada Tindakan tegas extra ordinary tehadap semua pengusaha yang merusak hutan Papua, siapapun dia yang telah menghancurkan hutan dengan cara illegal baik pengusaha asing maupun lokal untuk mengeruk keuntungan maka harus ada penegakan hukum yang tegas dan adil demi menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat Papua. Pemerintah dan aparat hukum harus mengusut tuntas semua pelaku perusakan hutan papua, tegas Johan.

Legislator dari NTB ini melihat banyaknya  pembalakan liar yang semakin marak dan merugikan masyarakat Papua yang tinggal dan menghuni hutan harus disikapi dengan serius, sebab pemerintah dianggap belum mampu melindungi hutan sebagai sumber kehidupan masyarakat Papua. Saya mengingatkan pemerintah agar berlaku adil kepada masyarakat adat Papua, tutur Johan.

Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa ini merasa sangat prihatin dengan kerusakan hutan Papua, perambahan hutan yang berakibat merusak hutan pada tahun 2019 lalu telah mencapai 38.355 Ha, dan setiap tahun setara luas 35.000 lapangan sepak bola atau 134 kali lapangan sepak bola dalam satu harinya, papar Johan.

Selanjutnya Johan melihat bahwa pengelolaan sumberdaya hutan dan lingkungan masa kini harus memperhatikan kompleksitas yang sangat tinggi di tingkat lokal, nasional maupun global maka pemerintah harus memahami kompleksitas pengelolaan sumberdaya hutan dan interaksinya dengan lingkungan sosial dan masyarakat adat setempat. Khusus di Papua harus ada kebijakan dan proyeksi masa depan pengelolaan hutan yang lebih adil dan lestari dengan cara memperkuat peran Lembaga adat Papua dalam pengelolaan hutan Papua, demikian disampaikan Johan Rosihan.(Rhd)

An

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

  • Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminudin mendesak KLHK segera rekrut tenaga honorer untuk polisi hutan

    Jakarta(BN)-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan hidup dan...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">