Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bersifat ironi dan saling bertolak belakang diantaranya melakukan pemusnahan bibit ayam yang ada di dalam negeri namun di sisi lain berencana lakukan impor pakan ternak dan ayam dari Brasil. Padahal menurutnya impor ayam akan berakibat industry ayam lokal dan pakan ternak dalam negeri akan kolaps.
“Saya menilai aneh tindakan Pemerintah lakukan pemusnahan ayam namun tidak bisa membendung banjirnya ayam impor dari Brasil, tukas Johan.
Johan yang merupakan anggota Fraksi PKS DPR menegaskan agar Kementerian Pertanian (Kementan) tidak boleh terlibat memangkas jumlah produksi ayam dengan cara pemusnahan bibit ayam karena hal tersebut bertentangan dengan regulasi atau ketentuan tentang pemusnahan unggas. Johan menyebut bahwa regulasi yang mengatur pemusnahan unggas dapat dilakukan dengan ketentuan untuk mencegah sebagai tindakan karantina hewan dan memberantas penularan penyakit hewan, atau pemusnahan unggas bisa dilakukan jika terjadi pelanggaran terhadap standar mutu DOC-PS, tetapi jika tujuan pemusnahan hanya untuk stabilkan harga maka Kementan tidak boleh terlibat, tegas Johan.
Politisi PKS ini menyayangkan kebijakan Kementan yang telah memangkas 20,5 juta ekor DOC final stock bahkan berencana bakal memusnahkan 288 juta DOC pada tahun ini karena menurut Johan adanya dugaan kartel dalam pemusnahan bibit ayam atau parent stock harusnya menjadi perhatian pemerintah sebab pemerintah tidak boleh terlibat dalam praktek kartel dan tidak menjadi fasilitator kartel serta tidak boleh mengeluarkan regulasi yang mendukung kartel, tutur Johan.
Legislator dari NTB ini berharap jika pemerintah ingin menstabilkan harga ayam di pasaran karena over supply yang berakibat faktor harga tersebut telah merugikan produsen atau pelaku usaha maka pemerintah harusnya mendukung persaingan antar pelaku usaha atau produsen yang sesuai dengan peraturan yang berlaku supaya terdapat persaingan usaha yang sehat, disamping itu perlu memperkuat industry pakan lokal karena sangat berpengaruh terhadap harga daging ayam
“Tolong selamatkan peternakan ayam lokal dari serbuan ayam impor, ujar Johan.
Menurut Johan, tindakan memangkas jumlah produksi ayam yang difasilitasi oleh Kementan tidak memiliki dasar hukum dan berakibat menghilangkan persaingan diantara perusahaan pembibitanan unggas, padahal menurutnya sesuai amanat dari UU No. 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang sehat di bidang hewan dan ternak atau produk hewan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa NTB ini menjelaskan sejak awal tahun 2021 ini secara umum harga daging ayam di semua provinsi relative stabil sehingga pemerintah harusnya memproritaskan perbaikan tata kelola perunggasan nasional dan mesti berusaha menghentikan masuknya ayam impor.
“Saya usulkan Kementan membuat roadmap strategic untuk mengatasiover supply ayam yang terus terjadi selama bertahun-tahun, perlu pembagian kewenangan yang jelas dalam pengawasan dan pembinaan bisnis ayam ini, termasuk urusan pembibitan, produksi pakan dan pembinaan peternak rakyat, tutup Johan Rosihan.
