Connect with us

Hukum

Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK) untuk selalu bersikap tegas dan mengusut tuntas setiap perilaku perusahaan yang merusak lingkungan, terutama perlu telaah dan pendalaman terhadap aspek pengelolaan limbah pabrik perusahaan tersebut, serta berupaya mengusut tuntas mengenai pemenuhan semua ketentuan dan izin dalam peraturan perundang-undangan terkait kegiatan operasional pabrik dari setiap perusahaan yang ada di wilayah NKRI, tegas Johan.

Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat banyaknya laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena terjadi pencemaran lingkungan di sekitar wilayah operasi berbagai pabrik perusahaan di Indonesia, salah satu tindak lanjutnya tutur Johan pada tgl 3 Desember 2020 lalu Komisi IV DPR RI telah melakukan RDP dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka, dengan catatan meminta Pemda untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional pabrik pengolahan Ubi Kasesa dari perusahaan di sana terkait pencemaran lingkungan, serta meminta perusahaan tersebut untuk melakukan pemberdayaan masyarakat sekitar, papar Johan.

Sejauh ini lanjut Johan, Komisi IV DPR kembali melakukan RDP pada hari Rabu (7/4) untuk meminta penjelasan dari Dirjen Gakkum KLHK, masyarakat dan pihak perusahaan terkait dengan munculnya pencemaran lingkungan dan upaya pemberdayaan masyarakat sekitarnya disertai dengan bukti yang akurat tentang kondisi lingkungan yang ada di sekitar wilayah operasi pabrik perusahaan tersebut, ujar Johan.

Politisi PKS ini berpandangan bahwa masyarakat lingkungan sekitar adalah korban pertama yang dirugikan ketika terjadi kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan, maka masyarakat tidak boleh jadi sasaran kriminalisasi dari dampak kerusakan lingkungan tersebut, tutur Johan.

Untuk itu, legislator dari NTB ini selaku anggota Komisi IV DPR menegaskan kepada Pemerintah dan Aparat Hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang mengajukan gugatan class action terkait pencemaran lingkungan akibat operasional berbagai perusahaan tersebut. Saya minta masyarakat harus diberi perlindungan karena mereka berhadapan dengan korporasi yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan, pinta Johan.

Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah khususnya Pemerintahan Daerah untuk membuat pola pemberdayaan masyarakat sekitar agar lebih berdaya dan mendapat manfaat sosial ekonomi dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Hal ini penting dilakukan supaya terdapat hubungan industrial yang harmonis demi kemajuan kita bersama, demikian tutup Johan Rosihan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum

  • KPK Ingatkan Kepala Daerah Jangan Korupsi

    Jakarta(BN)- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Pusat Pengembangan...

  • Johan Nilai Aneh Tindakan Pemerintah Lakukan Pemusnahan Ayam namun Tidak Bisa Membendung Banjirnya Ayam Impor dari Brasil

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bersifat ironi dan saling bertolak belakang diantaranya melakukan pemusnahan bibit ayam yang ada di dalam negeri namun di sisi lain berencana lakukan impor pakan ternak dan ayam dari Brasil. Padahal menurutnya impor ayam akan berakibat industry ayam lokal dan pakan ternak dalam negeri akan kolaps.  “Saya menilai aneh tindakan Pemerintah lakukan pemusnahan ayam namun tidak bisa membendung banjirnya ayam impor dari Brasil, tukas Johan. Johan yang merupakan anggota Fraksi PKS DPR menegaskan agar...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....