Connect with us

Hukum

Imam Nahrawi Terjerat Skandal Suap Dana Hibah

Jakarta — Sehari usai ditetapkan tersangka, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Imam Nahrawi menyampaikan pengunduran diri kepada publik, Kamis 19 September 2019. Dia mengaku saat ini akan fokus menghadapi proses hukum yang menjadikan dirinya sebagai tersangka.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Imam diduga menerima uang senilai total Rp 26,5 miliar secara bertahap melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum.

Dalam skandal suap tersebut, KPK sebelumnya menetapkan lima tersangka. Mereka terjaring dalam operasi tangkap tangan atau OTT KPK di Kantor KONI, Jakarta, 18 Desember 2018.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Hukum

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

  • Wakil Ketua Komisi IV Hasan Aminudin mendesak KLHK segera rekrut tenaga honorer untuk polisi hutan

    Jakarta(BN)-Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan hidup dan...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">