Connect with us

Nasional

FKUB sampaikan hasil konferensi kepada Presiden Jokowi di Bogor

Hasil Konferensi Nasional V di Makassar, di sampaikan langusng oleh Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangalingsir Agung Putra Sukahet, kepada Presiden Joko WidodoPalu (ANTARA) – Asosiasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)  Indonesia menyampaikan hasil Konferensi Nasional V Tahun 2019 yang dilaksanakan di Makassar,  Provinsi Sulawesi Selatan pada  1-3 Maret 2019, kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Bogor, Senin.
"Hasil Konferensi Nasional V tersebut disampaikan langusng oleh Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia Ida Pangalingsir Agung Putra Sukahet, kepada Presiden Jokowi ," kata Ketua FKUB Sulteng Prof Dr H Zainal Abidin ketika dihubungi dari Palu, Senin,  setelah pertemuan singkat perwakilan FKUB dengan Presiden Jokowi
Zainal Abidin menyampaikan  kepada Presiden  Jokowi, bahwa FKUB  siap untuk menyukseskan, menjaga perdamaian dan ketentraman, pesta demokrasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota  legislatif dan DPD tahun 2019.
FKUB juga menyatakan siap membantu penyelanggara pemilu untuk menyosialisasikan pemilu kepada masyarakat, demi peningkatan partisipasi pemilih pada pemilu 2019.
Zainal Abidin mengatakan FKUB melalui Ida Pangalingsir Agung Putra Sukahet, memohon kepada Presiden Jokowi agar kiranya memberikan perhatian khusus kepada FKUB.
 
FKUB meminta agar kelembagaan,  termasuk peran dan fungsi serta penganggaran FKUB diatur dalam Peraturan Presiden, sehingga lebih memaksimalkan peran pembinaan oleh FKUB.
"Presiden sepakat dengan FKUB untuk mewujudkan pemilu 2019 yang aman, damai dan tentram. Presiden juga sepakat dengan FKUB terkait peran meningkatkan partisipasi pemilih," kata Zainal Abidin.
Presiden Jokowi juga menyetujui usulan Asosiasi FKUB Indonesia yang meminta kelembagaan tersebut diatur dalam Peraturan Presiden.
Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam pertemuan itu, meminta Mensesneg menindaklanjuti usulan FKUB terkait kelembagaan itu.
Pertemuan Asosiasi FKUB Indonesia dengan Presiden Jokowi berlangsung selama sekitar 1 jam, dimilai  sekitar pukul 11.00 WIB.
"Dalam pertemuan itu Ketua Umum   FKUB juga menyampaikan bahwa Konferensi FKUB tahun 2020 akan dilaksanakan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara," kata Ketua MUI Palu itu.
Konferensi FKUB se-Indonesia di Makassar yang berlangsung selama tiga hari menghasilkan beberapa program strategis dalam bidang penguatan peran kekembagaan, antara lain peningkatan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No 8 dan 9 Tahun 2006 menjadi Undang-undang Kerukunan atau Peraturan Presiden.
Penguatan FKUB dengan Badan Hukum dan Anggaran yang jelas memperkuat peran dan fungsinya.
Pembentukan FKUB tingkat kecamatan yang diperkuat lewat Peraturan Gubernur atau Bupati. Membentuk lembaga perempuan peduli kerukunan dan wadah kerukunan pemuda lintas agama.
 
Pewarta: Muhammad Hajiji
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

  • AHY Minta Moeldoko Tak Jadi Mesin Produksi Hoaks

    MerdekaNews.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melancarkan serangan balik terhadap Moeldoko yang...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">