Connect with us

Nasional

Direksi BPJS-TK kunjungi Natuna pastikan perlindungan bagi pekerja

Direktur-Umum-dan-SDM-Naufal-Mahfudz-bpjs-tk

Jakarta (ANTARA) – Direksi dan dewas BPJS Ketenagakerjaan mengunjungi pulau terdepan di bagian selatan Indonesia, yakni Natuna, untuk memastikan bahwa kualitas pelayanan dan perlindungan diberikan sama dengan pekerja di daerah lainnya.

Siaran pers BPJS-TK yang diterima di Jakarta, Kamis, menyatakan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan wajib didapatkan oleh seluruh pekerja Indonesia, tak terkecuali bagi pekerja yang ada di Kabupaten Natuna, salah satu kabupaten kepulauan di gugus kepulauan terdepan Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau.

Kabupaten ini memiliki luas wilayah 264 km persegi dan 90 persen merupakan lautan, berpenduduk sekitar 76.000 jiwa serta jumlah angkatan kerja sekitar 37.000 orang.

Direktur Umum Dan SDM BPJS Ketenagakerjaan, Naufal Mahfudz, yang didampingi oleh Deputi Direktur Wilayah Sumbar dan Riau, Budiono, dalam pertemuannya dengan Bupati Kepulauan Natuna, Hamid Rizal, di Ranai mengatakan, kunjungannya untuk memastikan kualitas pelayanan dan memastikan manfaat program BPJS-TK benar-benar dirasakan pekerja yang jadi peserta.

“Jumlah pekerja yang telah terdaftar mencapai sekitar 1.900 tenaga kerja, dan tentunya mereka harus dipastikan mendapatkan layanan dan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan dengan baik,” ujar Naufal.

Melihat potensi kepesertaan dan jumlah pekerja yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kata Naufal, dibutuhkan dukungan semua pihak agar seluruh pekerja di Kepulauan Natuna dapat segera terlindungi oleh program BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai badan hukum publik yang ditunjuk oleh pemerintah, ujar Naufal, pihaknya memandang perlu mengunjungi Natuna, daerah terdepan, di samping untuk menunjukkan eksistensi bangsa.

Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan, Rekson Silaban, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mendukung langkah manajemen dalam menjalin kerja sama dengan setiap pemerintah daerah untuk peningkatan jumlah kepesertaan. “Kerja sama ini sangat dibutuhkan agar komitmen dan perhatian Pemda selama ini terjaga dan dapat ditingkatkan,” katanya.

Dia menilai, memberikan perlindungan bagi pekerja di Kepulauan Natuna menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Ketenagakerjaan karena terdapat 27 pulau yang berpenghuni dari 154 pulau yang ada. “Tentu dibutuhkan upaya yang lebih keras dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan perlindungan bagi para pekerja.

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan salurkan bantuan korban banjir di Madiun-Jatim
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan dorong perusahaan lapor sesuai upah
Baca juga: BPJSTK siap tanggung 88 jenis penyakit akibat kerja

 

Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Budi Santoso
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Johan Nilai Aneh Tindakan Pemerintah Lakukan Pemusnahan Ayam namun Tidak Bisa Membendung Banjirnya Ayam Impor dari Brasil

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang bersifat ironi dan saling bertolak belakang diantaranya melakukan pemusnahan bibit ayam yang ada di dalam negeri namun di sisi lain berencana lakukan impor pakan ternak dan ayam dari Brasil. Padahal menurutnya impor ayam akan berakibat industry ayam lokal dan pakan ternak dalam negeri akan kolaps.  “Saya menilai aneh tindakan Pemerintah lakukan pemusnahan ayam namun tidak bisa membendung banjirnya ayam impor dari Brasil, tukas Johan. Johan yang merupakan anggota Fraksi PKS DPR menegaskan agar...

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...