Connect with us

Nasional

Biak sebagai zonasi KSN perikanan sedang dirancang melalui Perpres

potensi-perikanan

Tim KKP bersama akademisi IPB Prof Dietriech GeoffreyBengen, DEA, sudah menghimpun pendataan potensi perikanan di Kabupaten Biak Numfor, dan membahas penetapan batas perencanaan wilayah rencana zonasi, perumusan isu strategis pada wilayah perairan KSBiak (ANTARA) – Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Effendi Igirisa mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada tahun 2019 tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) tentang penetapan Biak sebagai zonasi Kawasan Strategi Nasional (KSN) perikanan di wilayah timur Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Tim KKP bersama akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dietriech Geoffrey Bengen, DEA, sudah menghimpun pendataan potensi perikanan di Kabupaten Biak Numfor, dan membahas penetapan batas perencanaan wilayah rencana zonasi, perumusan isu strategis pada wilayah perairan KSN sebagai perancangan Perpres," katanya di Biak,Jumat.

Ia mengatakan KKP sangat berharap konsep nilai penting dan strategis nasional di kawasan laut zonasi Kabupaten Biak Numfor dapat rampung sehingga tim universitas dapat membantu proses pengawalan dokumen hingga proses pembahasan dan harmonisasi (penetapan) Perpres,

Effendi Igirisa mengatakan KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

"Termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia serta pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi,"katanya.

Sementara itu, Kasi Kawasan Strategi Nasional KKP Suraji menyebut wilayah Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) merupakan suatu kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

KSN, lanjut Suraji, juga dipandang sangat memiliki nilai–nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional yang berfungsi untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan.

"Biak salah satu kabupaten/kota di Provinsi Papua telah disiapkan menjadi sebagai zonasi Kawasan Strategi Nasional,"ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut menargetkan menyelesaikan penataan 7 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan 20 (dua puluh) Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) tahun 2019.

Baca juga: Ekspor Ikan Hias Biak Terhindar dari Krisis Keuangan Global

Baca juga: Penyuluh perikanan di Biak jadi pegawai pemerintah pusat

Pewarta: Muhsidin
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">