Connect with us

Nasional

Ahli: Pendidikan nonformal untuk kembangkan potensi peserta didik

Jakarta (ANTARA) – Ahli hukum administrasi negara dari Universitas Indonesia Dian Puji Simatupang mengatakan berdasarkan UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan nonformal memiliki fungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik.
"Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian professional, yang antara lain meliputi pendidikan anak usia dini," ujar Dian di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Rabu.
Dian mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan oleh pemerintah dalam sidang uji materi UU Guru dan Dosen serta UU Sisdiknas.
Lebih lanjut Dian menjelaskan bahwa pemerintah memang mewajibkan adanya standar nasional pendidikan pada pendidikan formal, namun untuk jalur nonformal pemerintah memberikan keleluasaan.
Hal ini dinyatakan dalam PP Nomor 32 Tahun 2013 yang menyatakan, bahwa standar nasional pendidikan untuk jalur nonformal hanya bersifat pokok, namun diberikan keleluasaan karena karakteristiknya tidak terstruktur untuk mengembangkan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat, jelas Dian.
"Hal ini tentu berbeda dengan jalur formal yang dalam peraturan pemerintah tersebut ditetapkan kriteria minimal mengenai standar komponen pendidikannya, serta sifatnya yang terstruktur dan berjenjang," jelas Dian.
Perkara ini diajukan oleh seorang guru Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) dari jalur nonformal, yang merasa sejumlah dalam UU Guru dan Dosen serta UU Sisdiknas telah merugikan hak konstitusional pemohon.
Hal ini disebabkan karena aturan tersebut hanya mengakui bahwa jabatan guru hanya dimiliki oleh pendidik pada Paud formal, sedangkan pendidik pada Paud nonformal secara hukum tidak diakui sebagai guru.
Akibatnya, pemohon tidak mendapatkan jaminan untuk mengembangkan kompetensi seperti sertifikasi guru dan jaminan kesejahteraan seperti gaji pokok, tunjangan fungsional, dan tunjangan khusus lainnya.
Untuk itu, pemohon meminta agar Mahkamah menyatakan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 ayat (1) UU 14/2005 tentang Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "termasuk pula Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur nonformal".
Pewarta: Maria Rosari Dwi Putri
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

  • AHY Minta Moeldoko Tak Jadi Mesin Produksi Hoaks

    MerdekaNews.co.id – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melancarkan serangan balik terhadap Moeldoko yang...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">