JAKARTA (BN)-Anggota komisi IV DPR RI Johan Rosihan sangat perihatin dengan pemotongan anggaran belanja Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2021 sebesar Rp 6,33 triliun
Pemotongan ini merupakan sebuah pukulan besar bagi sektor pangan dan pertanian. Hal ini didasarkan atas keprihatinan sampai saat ini kinerja pemerintah belum optimal dalam mencapai swasembada pangan dan belum mampu mengentaskan para petani dan peternak dari jurang kemiskinan.
“Pemotongan anggaran kementan sangat berdampak besar pada sektor pangan dan pertanian,”ujar Johan dalam Rapat Dengar Pendapat (DRP) Pendapat Komisi IV DPR RI bersama pejabat Eselon 1 Kementan Selasa 2 Februari 2021) di Ruang Rapat Komisi IV DPR Senayan, Jakarta.
Johan mendorong Kementan untuk segera melakukan revitalisasi system pangan nasional demi peningkatan produksi pangan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi.
“Revitalisasi pangan ini dapat berupa menyiapkan kebijakan dan institusi strategis dalam memperbaiki tata Kelola pangan dan membuat terobosan baru dalam hal ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan berbasis system digital dan pemberdayaan petani lokal,” ujar Johan.
Dia juga memaparkan program produksi komoditas pangan yang termuat pada program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas, Kementan menempatkan kedelai menjadi satu-satunya komoditas yang tidak dipotong anggaran produksinya, bahkan bertambah dari Rp 197,38 miliar menjadi Rp 337,126 miliar.
Oleh sebab itu, atas nama Fraksi PKS, dirinya mempertanyakan apa alasan pemerintah melakukan perbedaan pada komoditas kedelai dibandingkan dengan komoditas lainnya, padahal kekuatan bangsa kita adalah pada produksi padi.
Terkait holtikultura, pria asal Sumbawa ini menilai pemerintah perlu memperkuat penumbuhan UMKM hortikultura dan digitalisasi pertanian, sebagai penyumbang stabilisasi pertumbuhan ekonomi nasional. Ia mengingatkan agar hal tersebut dibangun melalui sistem pangan nasional yang kokoh dan dapat diterapkan ke seluruh daerah di Indonesia.
Johan juga mengusulkan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (alsintan) dapat ditingkatkan. Hal ini untuk menjaga daya dukung alsintan demi mencapai target produksi yang telah ditetapkan pemerintah.
Saya minta kepada Dirjen PSP Kementan agar selalu mempertahankan kuantitas dan kualitas alsintan pada daerah-daerah yang menjadi sentra produksi pertanian,” tutur Johan.
Bukan hanya itu Johan juga menyoroti sejauh mana perkembangan dari program diversifikasi pangan yang sudah lama digaungkan pemerintah. Namun hingga saat ini ketergantungan makanan pokok kita terhadap beras tidak bergeser sedikitpun.
“Saya berharap pemerintah, dalam hal ini Badan Ketahanan Pangan untuk memastikan tidak ada daerah atau wilayah yang penduduknya kelaparan, karena realitasnya saat ini terdapat 6,3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengidap masalah stunting pada tahun 2020 lalu, untuk itu saya ingatkan pemerintah agar selalu memperhatikan akses pangan dari setiap rakyat supaya selalu mendapatkan pangan cukup, terjangkau dan berkualitas demi masa depan yang lebih baik,” Pungkas Johan.(Rhd)
