Connect with us

Politik

Wagub bangga Pemprov Jabar raih opini WTP kedelapan

WhatsApp-Image-2019-05-13-at-10.19.29

Bandung (ANTARA) – Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengaku bangga karena pemerintah provinsi kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kedelapan kali secara berturut-turut dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

"Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, Provinsi Jawa Barat meraih WTP lagi yang kedelapan kali, inilah sebuah prestasi yang sangat baik dan sangat menggembirakan," kata Uu Ruzhanul Ulum, seusai Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa.

Wagub Uu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dan masyarakat Jawa Barat atas diraihnya prestasi tersebut.

"Raihan opini WTP ini merupakan buah dari kerja keras seluruh pemangku kepentingan di Pemprov Jabar. Menurutnya WTP merupakan potret pengelolaan keuangan yang bagus dari pemerintah daerah. Karena ini catatannya bagus jadi ini sesuatu yang menggembirakan," ujarnya.

Sementara itu, terkait catatan yang diberikan oleh BPK RI atas LHP LKPD Tahun Anggaran 2018, Wagub Uu menuturkan pihaknya akan segera menindaklanjuti catatan tersebut.

"Akan segera ditindaklanjuti rekomendasinya, Insya Allah tahun ini ada tambahan, tahun depan nambah realisasi rekomendasi dari BPK," kata dia.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk kedelapan kali secara berturut-turut dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2018.

Pemberian opini WTP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa kepada Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari dan Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung, Selasa.

Arman mengatakan tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BPK masih menemukan beberapa permasalahan atau catatan yang perlu mendapat perhatian meskipun hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.

"Temuan tersebut terdiri dari temuan atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan terkait Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan," kata dia. 32.862 aparat dan kendaraan taktis siaga amankan pemudik

Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Yuniardi Ferdinand
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Politik