Connect with us

Ekonomi

Utang luar negeri Indonesia meningkat 7,2 persen pada Januari

Pertumbuhan ULN 7,2 persen (year on year/yoy) yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swastaJakarta (ANTARA) – Utang luar negeri Indonesia meningkat 7,2 persen secara tahunan pada akhir Januari 2019 menjadi 383,3 miliar dolar AS atau setara dengan Rp5.404 triliun, berdasarkan asumsi kurs referensi Bank Sentral akhir Januari 2019.
Menurut Statistik Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang dilansir Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Jumat, utang luar negeri Indonesia hingga akhir Januari 2019 itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 190,2 miliar dolar AS dan utang swasta termasuk BUMN sebesar 193,1 miliar dolar AS.
"Pertumbuhan ULN 7,2 persen (year on year/yoy) yang relatif stabil tersebut sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ULN pemerintah di tengah perlambatan pertumbuhan ULN swasta," tulis Bank Sentral dalam laporannya.
Adapun ULN pemerintah yang sebesar 187,2 miliar dolar AS atau tumbuh 3,7 persen (yoy) dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) selama Januari 2019.
Aliran dana ke SBN itu, disebut BI, menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap kondisi perekonomian Indonesia.
Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui utang luar negeri pemerintah antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.
Sedangkan, utang luar negeri swasta melambat pada Januari 2019. Jumlah ULN swasta hanya meningkat 1,5 miliar dolar AS, atau tumbuh 10,8 persen (yoy), melambat dibandingkan dengan pertumbuhan tahunan Desember 2018 yang sebesar 11,5 persen (yoy).
"Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan ULN sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang melambat. Sementara itu, pertumbuhan ULN sektor pertambangan dan sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA) mengalami peningkatan dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya," tulis Bank Sentral.
BI memandang struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat saat ini, yang terlihat dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di kisaran 36 persen.
Rasio tersebut, menurut Bank Sentral, masih berada di kisaran rata-rata negara dengan kapasitas ekonomi serupa (peers).
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN.
"Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," ujar Bank Sentral.
Baca juga: Utang luar negeri naik menjadi Rp5.312 triliun
Baca juga: BI keluarkan aturan baru soal utang luar negeri perbankan
 
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">