Connect with us

Ekonomi

SAPUHI Minta Pemerintah Telaah  Dampak Penunjukan 2 Unicorn Umrah Bagi PPIU

Jakarta, Rabu (29/5) Terkait langkah pemerintah menunjuk 2 unicorn garap aplikasi umrah ,Ketua Umum SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umrah, haji Indonesia) Syam Resfiadi  meminta pemerintah melihat dampak makro dan tidak terburu-buru merealisasikan hal tersebut.

Menurut Syam, langkah penunjukan 2 unicorn oleh pemerintah tersebut justru berimbas terhadap kelangsungan PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh).

““Karena hal ini dapat mematikan kelangsungan hidup perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang sudah ada dan tengah berkembang saat ini,” ujar Syam, Rabu (29/5) di Jakarta.

Ada baiknya pemerintah justru memberikan subsidi teknologi digital sehingga perusahaan-perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) berizin resmi Kementerian Agama yang sudah ada saat ini dapat menjadi unicorn-unicorn baru Indonesia yang efektif, efisien dan modern,” ungkapnya.

Lebih jauh Syam menambahkan, “Tapi kami juga mau didukung pemerintah dan dibantu pemerintah untuk menggarap pengembangan aplikasi itu. Ayomi perusahaan-perusahaan PPIU yang ada, sehingga bisa menjadi unicorn-unicorn startup yang baru. Jika ini bisa dilakukan, tentu, kami sangat berterima kasih sekali, Itu baru jempol.”

“Sebab langkah ini sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah dalam mengeluarkan izin PPIU dan ikut memberikan pembinaan yang menyeluruh, sesuai dengan amanat UU nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” tambah Syam.

Sebelumnya, pemerintah melalui kementrian Kominfo telah melakukan kesepakatan dengan pemerintah Saudi terkait pengembangan aplikasi umrah yang rencananya akan melibatkan 2 nama perusahaan unicorn tanah air.

Membahas soal aplikasi umroh, pihak Kominfo juga  telah berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Tanpa menyebutkan nama kedua unicorn yang dimaksudkan, Menkominfo Rudiantara mengatakan, “(Siapanya) tunggulah nanti. Keduanya punya kemampuan sudah terbiasa dengan travel dan logistik dan sebagainya,” ungkap Rudiantara.

 

 

Reporter : Linda.R

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">