Connect with us

Ekonomi

Pengamat Transportasi: Pemkot Depok tidak harus bangun LRT

Harus segera diatur agar tata ekonomi pada angkutan konvensional tidak kalah dengan daring (angkutan online).Depok (ANTARA) – MSCE dan Pengamat Perkotaan dan Transportasi, Dr. Yayat Supriatna beranggapan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, Jawa Barat, tidak seharusnya membangun moda transportasi Light Rail Transit (LRT) dari Stasiun Pondok Cina, Jalan Margonda ke Harjamukti atau kawasan Cibubur.
Menurut Yayat Supriatna di Kota Depok, Senin, Pemkot Depok seharusnya melakukan perencanaan yang matang dan baik dalam pengaturan transportasi sehingga secara keseluruhannya dapat berjalan beriringan.
Itu dapat terlihat pada sistem pengaturan angkutan umum dan perencanaan dalam pola tata kota yang terintegrasi dengan moda transportasi. Pasalnya secara keseluruhan merupakan salah satu hal terpenting untuk menunjang perekonomian rakyat pada suatu daerah.
Dimana secara keseluruhannya merupakan satu rangkaian utama guna mengetahui perkembangan ekonomi dari skala investasi swasta maupun menengah ke bawah.
“Tapi kalau hanya membangun tanpa memikirkan transportasi ataupum letak pembangunan moda transportasi umum lainnya maka akan timpang tindih, dan akan terjadi peningkatan pengangguran,” katanya.
Seharusnya itu ada pengaturan dan pemantapan dalam pola pengaturan, yang dimana perlunya pembahasan. Dikarenakan pada saat ini sudah masuk pada era teknologi berbasis digital.
Tentu akan banyak masyarakat terutama angkutan umum akan tergantikan. Dan ini, harus ada solusi dari Pemkot Depok selaku pengambil kebijakan dengan organisasi angkutan darat (Organda).
Yayat menambahkan anggaran yang digunakan untuk pembangunan tersebut diperkirakan mencapai Rp 600 miliar. Tentu itu bukan angka yang kecil, dan secara penggunaan harusnya lebih pada pengaturan angkutan maupun peremajaan fasilitas umum.
Kemudian setelah itu beralih pada pengaturan lalulintas, tetapi harus secara menyeluruh. Pasalnya saat ini sudah banyak angkutan berbasis daring (online).
“Ini harus segera diatur agar tata ekonomi pada angkutan konvensional tidak kalah dengan daring (angkutan online),” katanya.
Itu sebenarnya bisa dilakukan pengelolaan satu pintu yang biasa terjadi pada daerah berkembang. Seperti halnya pada negara-negara berkembang yang mempunyai sistem atau pola pengaturan lalulintas khusus angkutan.
Yayat menjelaskan pada dasarnya pembangunan moda transportasi harus terukur dan terarah. Dikarenakan akan banyak gejolak yang timbul, dan tentunya angka pengangguran akan kembali naik.
“Banyak daerah di Kota Depok yang masih perlu angkutan umum, tetapi secara pengelolaan harus jelas dan perlunya pengaturan arus agar ketepatan waktu makin terjamin,” katanya.
Pewarta: Mayolus Fajar Dwiyanto
Editor: Heru Dwi Suryatmojo
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">