Connect with us

Ekonomi

Pemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerba

Jakarta (ANTARA) – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan pentingnya kepatuhan wajib bayar bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.
Pemerintah segera mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi berupa pemberhentian produksi dan penjualan hingga pencabutan izin tambang. "Yang paling penting adalah kepatuhan daripada wajib bayar yang setiap bulan harus bayar dan tidak boleh diangsur," jelas Jonan dalam keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis.
Guna mendukung kebijakan tersebut, imbuh Jonan, Pemerintah menerapkan sistem penghitungan dan pembayaran secara online atau e-PNBP. Sistem ini secara efektif diimplementasikan per 1 Maret 2019. "Ini bisa realtime memantau bayarnya kapan, jumlahnya berapa dan kalau tidak bayar mereka tidak akan kami layani lagi," ujarnya.
Sistem online dinilai akan mampu mendeteksi potensi tunggakan dan kecurangan pun bisa tereduksi sekecil mungkin dan akan terintegrasi dengan Minerba Online Monitoring System (MOMS) dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI). "Sekarang tidak bisa lagi membayar semampu mereka, sudah ada kewajibannya," tegas Jonan.
Sejalan dengan itu, Pemerintah terus menjalankan optimalisasi produksi minerba melalui pembinaaan hingga penataan izin usaha yang dapat beroperasi (terdaftar). Bekerja sama dengan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN) BPKP dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, audit kewajiban wajib bayar terus ditingkatkan. Termasuk menjalin mitra dengan KPK. "KPK mempunyai perhatian yang sangat besar untuk masalah royalti atau PNBP di sektor Minerba. Ini ada korsupnya," kata Jonan.
Untuk diketahui sebagaimana yang tercantum dalam UU Nomor 4 Tahun 2009, PNBP sektor minerba ini terdiri dari iuran tetap, iuran produksi dan kompensasi data informasi. 
Baca juga: KPK panggil Dirjen Minerba
Baca juga: Revisi UU Minerba diharapkan bisa atur soal "mineral fund"
Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">