Connect with us

Ekonomi

Palembang bangun jaringan gas rumah tangga 6.034 sambungan tahun ini

Mengingat dampak positif bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palembang mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan jargas sebagai upaya mengurangi beban ekonomi masyarakatPalembang (ANTARA) – Kota Palembang akan membangun jaringan gas rumah tangga sebanyak 6.034 sambungan pada tahun ini setelah mendapatkan alokasi bantuan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
Wali Kota Palembang Harnojoyo di Palembang, Jumat, mengatakan kepastian tersebut didapat setelah pemkot menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian ESDM terkait penyediaan dan pendistribusian gas bumi untuk rumah tangga.
"Kami mendukung pembangunan jargas (jaringan gas) ini. Wujud dukungannya dengan mempercepat proses perizinan, serta penanganan dampak dari pembangunan jaringan gas bumi," kata dia.
Harnojoyo memaparkan pembangunan jargas bertujuan untuk efisiensi dan mengubah perilaku masyarakat sehingga tidak lagi menggunakan tabung gas elpiji.
Ia menjelaskan pembangunan jargas telah tertuang dalam perencanaan RTRW serta RPJMD Kota Palembang tahun 2019.
"Mengingat dampak positif bagi masyarakat, Pemerintah Kota Palembang mengajak seluruh kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan jargas sebagai upaya mengurangi beban ekonomi masyarakat," kata dia.
Ia memerinci 6.034 jargas Sambungan Rumah Tangga (SR) di Kota Palembang akan tersebar di lima kecamatan. Distribusi pembangunannya meliputi Kecamatan Sematang Borang di Kelurahan Srimulyani 974 SR dan Kelurahan Lebung Gajah 1.024 SR, Kecamatan Sako di Kelurahan Sako 1.371, Kecamatan SU I di Kelurahan 7 Ulu 374, Kecamatan SU II di Kelurahan Tangga Takat 637 SR, Kecamatan Jakabaring di Kelurahan 8 Ulu 856 SR dan Kelurahan 15 Ulu 798 SR.
Sementara itu, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto mengatakan, pembangunan jaringan gas rumah tangga merupakan bagian dari upaya diversifikasi energi yang dilakukan pemerintah.
Pada 2019 melalui APBN Kementerian ESDM akan membangun 78.216 jargas di 18 kabupaten/kota di Indonesia.
"Kami berharap bupati/walikota dapat membantu percepatan proses perijinannya. Dan kami berharap pembangunannya selesai di 2019," kata dia.
Baca juga: Kementerian ESDM: Harga jual gas melalui jargas lebih murah dari LPG
Baca juga: Daerah penghasil gas akan dibangun jargas
 
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">