Connect with us

Ekonomi

OJK : Pemerintah daerah dapat manfaatkan pasar modal untuk biayai pembangunan

Padang, (ANTARA) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pemerintah daerah kini dapat memanfaatkan produk-produk pasar modal dalam membiayai pembangunan sektor rill dan infrastruktur.
"Ada tiga instrumen yang bisa digunakan untuk membiayai pembangunan yaitu Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Dana Investasi Infrastruktur (Dinfra) dan Obligasi Daerah," kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Hoesen di Padang, Kamis.
Ia menyampaikan hal itu pada seminar dengan tema Pembiayaan Sektor Rill dan Infrastruktur Melalui Reksa Dana Penyertaan Terbatas, Dana Investasi Infrastruktur dan Obligasi Daerah dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, bupati dan wali kota serta pemangku kepentingan terkait.
Menurutnya instrumen pasar modal tersebut dapat digunakan sebagai salah satu solusi bagi daerah yang memiliki keterbatasan APBD untuk membangun.
Ia menjelaskan RDPT dan Dinfra merupakan produk investasi kolektif yang dikelola manajer investasi yang digunakan untuk membangun sektor rill dan infrastruktur.
Hoesen menyebutkan dalam rentang empat tahun total dana kelolaan RDPT meningkat 35 persen dari Rp20 triliun pada akhir 2015 menjadi Rp27 triliun pada akhir 2018.
"Pembangunan tiga ruas tol yait Kanci-Pejagan, Pasuruan-Probolinggo dan Pejagan-Malang dibiayai RDPT senilai Rp5 triliun," kata dia.
Kemudian pembangunan Sky Train Bandara Soekarno Hatta juga dibiayai RDPT senilai Rp315 miliar.
Sementara Dinfra merupakan inovasi OJK yang didesain menjadi wadah penghimpunan dana investor yang kemudian diinvestasikan kepada aset infrastruktur oleh manajer investasi.
Ia menyebutkan Dinfra juga mengalami pertumbuhan pesat sejak diterbitkan pada 2017 dengan dana kelolaan sebesar Rp342 miliar.
Sementara Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai salah yang potensial untuk dibangun melalui RDPT adalah rumah sakit.
"Ini peluang besar, tapi mungkin kendalanya adalah bagaimana kepala daerah membangun kesepakatan dengan DPRD," ujar dia.
Baca juga: Padang jajaki penerbitan obligasi daerah
Baca juga: Bappenas: tak semua pemda layak terbitkan obligasi
Pewarta: Ikhwan Wahyudi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">