Connect with us

Ekonomi

Menperin katakan program vokasi industri jadi landasan reformasi pendidikan SMK

Program ini diadakan karena Presiden Joko Widodo sudah tahu bahwa lulusan SMK ini banyak yang tidak terserap lapangan pekerjaanJawa Barat (ANTARA) – Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menyampaikan program vokasi industri yang terhubung dan sesuai atau link and match antara SMK dan industri besutan Kementerian Perindustrian menjadi landasan reformasi pendidikan di SMK yang membuka peluang lebih besar bagi lulusannya untuk langsung terserap dunia kerja.
“Program ini diadakan karena Presiden Joko Widodo sudah tahu bahwa lulusan SMK ini banyak yang tidak terserap lapangan pekerjaan,” kata Airlangga di Sukabumi, Jawa Barat, Senin.
Menperin menyampaikan, program ini dapat dirasakan manfaatnya dalam waktu dua hingga tiga tahun ke depan, mengingat siswa membutuhkan waktu setidaknya tiga tahun untuk menempuh pendidikan.
“Link and match ini kan baru dua tahun, prosesnya tidak bisa instan. Nanti tiga tahun ke depan baru terlihat hasilnya,” jelas Airlangga.
Kementerian Perindustrian, lanjut Menperin, menargetkan penyediaan 1 juta tenaga kerja tersertifikasi sampai dengan tahun 2019, yang dilaksanakan melalui 6 program utama.
Pertama, pendidikan vokasi berbasis kompetensi menuju dual system. Selanjutnya, pembangunan Politeknik di Kawasan Industri dan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI). Ketiga, pengembangan program link and match antara SMK dengan Industri, hingga hari ini telah mencapai 2.604 SMK yang dimitrakan dengan 885 perusahaan industri dengan total perjanjian kerjasama sebanyak 4.971 perjanjian.
Kemudian, diklat dengan sistem 3 in 1 (Pelatihan, Sertifikasi, dan Penempatan Kerja), pada tahun 2017 sebanyak 32.000 orang dan pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 72.000 orang. Kelima, pembangunan infrastruktur kompetensi (SKKNI, LSP dan Sertifikasi Kompetensi). Terakhir, pembangunan pusat inovasi dan pengembangan SDM industri 4.0.
 
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">