Connect with us

Ekonomi

Johan Usulkan Kementan Fokus Perhatikan lahan Produktf

Jakarta (BN)-Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS DPR RI, H Johan Rosihan, ST menyampaikan pandangannya terkait tantangan pemerintah dalam dunia pertanian pada acara Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian pada Hari Senin (8/2) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, menurutnya sistem ketahanan pangan harus dirumuskan sebagai salah satu tantangan pembangunan nasional 2021 dan dirinya mengusulkan agar Kementan melakukan revitalisasi sistem ketahanan pangan nasional untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan.

Politisi PKS ini secara spesifik menyebut agar sistem ketahanan pangan yang dibangun pada era pandemic ini harus memperhatikan kebijakan logistic dan rantai pasok pangan yang sesuai dengan kebutuhan, serta mesti memperluas  akses petani dan peternak pada jejaring pemasaran daring, serta stimulus ekonomi khusus untuk Pertanian, ujar Johan.

Selanjutnya Johan menjelaskan bahwa Tahun 2021ini banyak terdapat target produksi pangan yang lebih rendah dari tahun sebelumnya karena keterbatasan anggaran akibat pemotongan Anggaran Kementan 2021, penurunan produksi Pertanian akan berdampak pada kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan, jika semakin melebar maka pemerintah hanya bisa meningkatkan kebutuhan impor sehingga ketergantungan impor terus meningkat setiap tahun, papar Johan.

Oleh karena itu, akibat anggaran pertanian yang terbatas pada tahun ini maka Kementan mesti punya jurus jitu dalam menyelesaikan persoalan produksi pangan, wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengusulkan agar Kementan lebih fokus memperhatikan pengembangan lahan pertanian produktif, terutama di Pulau Jawa yang luasnya terus menurun, tutur Johan.

Johan mengingatkan agar Kementan tidak terjebak pada program food estate yang banyak menyedot anggaran namun kesesuaian lahan masih bermasalah dan produktivitas yang belum teruji. Di samping itu, hal terpenting adalah segera membantu petani dalam hal kepemilikan lahan produktif dan bukan mengembangkan food estate yang belum jelas sistem kepemilikannya, urai Johan.

Legislator yang terpilih dari dapil NTB 1 ini juga menyampaikan kesiapan NTB menuju swasembada daging dan telur sebagai terobosan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan juga kemantapan roadmap Pertanian di NTB untuk melakukan hilirisasi produk Pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pertanian. Kita mesti selalu bersemangat melayani rakyat untuk menyediakan pangan yang cukup, aman dan terjangkau, tutup Johan(Rhd)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Carut-Marut Persoalan Unggas: Johan Desak Kementan Perhatikan Nasib Peternak Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengaku prihatin atas carut-marutnya persoalan unggas di...

  • Tingkatkan Pendapatan Petani, Johan Harap Harga Jagung Tetap Stabil di NTB

    Sumbawa(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut memberikan apresiasi atas stabilnya harga jagung...

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...