Jakarta(BN)-Anggota DPR RI, Johan Rosihan menyoroti sejumlah isu lingkungan yang menjadi perhatian DPR RI namun tidak sinkron dengan dukungan anggaran dari APBN 2022 dimana dari pendapat akhir pemerintah terlihat belum menempatkanporsi anggaran yang memadai untuk menjawab sejumlah persoalan lingkungan seperti dampak gas karbon, rumah kaca serta masalah sampah dan juga persoalan ketahanan maupun kedaulatan pangan. Hal ini diungkapkan Johan setelah mengikuti Rapat Paripurna DPR RI ke-6 masa persidangan 1 tahun sidang 2021-2022 yang salah satu agendanya mengenai pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang APBN tahun anggaran 2022 yang bertempat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta (Kamis, 30/9).
Anggota Komisi IV DPR RI ini berharap pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat memberikan dampak positif terhadap perbaikan kualitas lingkungan hidup termasuk menopang lingkungan hidup yang sehat saat ini dan masa yang akan datang. Menurutnya pemerintah harus sadar bahwa saat ini kita sedang menghadapi persoalan emisi karbondioksida yang mencapai 2.300 juta ton dan terus terjadinya alih fungsi lahan hutan yang menjadi penyumbang utama dari emisi gas rumah kaca, ujar Johan.
Politisi PKS ini menggarisbawahi pentingnya penyusunan APBN berwawasan lingkungan, menurutnya harus ada indikator jelas terhadap indikator lingkungan hidup sebagai salah satu pilar dalam menentukan asumsi makro dari RUU APBN setiap tahun. Saya melihat APBN yang berwawasan lingkungan sebagai sesuatu yang sangat penting sebab kerusakan lingkungan yang kita alami sudah sedemikian parah dan gangguan keseimbangan ekosistem perlu segera dipulihkan demi keseimbangan lingkungan yang asri agar hidup kita lebih nyaman, urai Johan.
Legislator Senayan ini juga menyoroti persoalan darurat sampah yang semakin mengkhawatirkan, Johan mendesak pemerintah berupaya keras dapat mengurangi sampah domestik sebesar 30% dan mengurangi tingkat kebocoran sampah ke laut diupayakan mencapai 70%. Harus ada kebijakan tegas untuk mengendalikan produksi dan konsumsi yang menimbulkan sampah plastikberskala besar dan edukasi massif kepada masyarakat agar memiliki perilaku yang lebih ramah lingkungan dan punya kesadaran tinggi untuk mencintai lingkungan, urai Johan.
Wakil rakyat dari dapil NTB ini mengingatkan pemerintah agar menyediakan daya dukung anggaran memadai untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup, saya minta pemerintah prioritaskan pembangunan sarana prasarana (sarpras) penanganan sampah seperti fasilitas penanganan sampah di lokasi prioritas, di destinasi wisata dan Kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS), serta pemerintah juga perlu meningkatkan capaian pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya, yang tahun lalu capaian pengurangan sampah hanya berkisar 18,48% atau kira-kira sekitar 6.187.202 ton per tahun, ucap Johan.
Johan menyebutkan bahwa pagu anggaran Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya berkisar Rp 6,8 triliun untuk tahun 2022 dan pemerintah harus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indeks kualitas lingkungan hidup yang bisa mencapai 69,22 poin serta penurunan emisi gas rumah kaca yang terverifikasi pada sektor kehutanan dan limbah mencapai 17,22%.
“Saya selalu mendorong agar APBN kita disusun melalui pilar lingkungan hidup dan hutan yang semakin tanggap terhadap perubahan iklim serta pemanfaatan sumberdaya hutan dan lingkungan yang sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, mari kita selamatkan lingkungan menuju masa depan yang lebih gemilang, demikian tutup Johan Rosihan.
