Connect with us

Ekonomi

Ikatan pilot apresiasi respon cepat regulator larang Boeing Max

Pangkal Pinang (ANTARA) – Ikatan Pilot Indonesia (IPI) mengapresiasi langkah regulator, dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang melarang terbang pesawat Boeing 737 Max 8 menyusul kebijakan otoritas penerbangan Uni Eropa dan Amerika Serikat yang membekukan pengoperasian jenis pesawat tersebut.
“IPI ingin menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan atas langkah dan respons cepatnya dalam menerbitkan instruksi untuk menghentikan pengoperasian sementara seluruh armada Boeing 737 MAX 8 yang ada di Indonesia,” kata Ketua IPI Kapten Iwan Setyawan dalam keterangan tertulis di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, Jumat.
Langkah tersebut dinilai sebagai tindakan antisipatif dalam menyelesaikan proses inspeksi armada Boeing 737 MAX 8 untuk memastikan kebijakan tata laksana keselamatan dan tindak lanjut pengoperasian armada Boeing 737-800 MAX 8 di Indonesia ke depan.
“Kami percaya sinergi seluruh pemangku kepentingan baik operator, regulator maupun fasilitator lain menjadi kunci penting dalam memastikan komitmen seluruh pihak dalam mengawal kualitas standar keselamatan penerbangan yang nasional yang lebih baik lagi”, kata Iwan.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk menghindari spekulasi mengenai apa yang terjadi pada pengoperasian armada Boeing 737 MAX 8 dan menunggu lebih lanjut hasil investigasi lembaga terkait yang terlibat dalam Badan Investigasi Kecelakaan Ethiopia dalam menyelesaikan temuannya dan mengeluarkan pedoman serta rekomendasi konsekuensial khususnya hal-hal yang terkait dengan pengoperasian armada Boeing 737 MAX 8.
IPI turut menyampaikan belasungkawa yang paling dalam kepada keluarga para penumpang dan awak yang terkena dampak kecelakaan dari penerbangan Ethiopian Airlines ET302 yang dioperasikan dengan armada Boeing 737 MAX 8 (ET- AVJ) yang jatuh tidak lama setelah lepas landas dari Bandara Internasional Addis Ababa Bole yang menewaskan semua awak dan penumpangnya. ***1***
 
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Nusarina Yuliastuti
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">