Connect with us

Ekonomi

DPR Setuju RI Setop Ekspor Gas Bumi ke Singapura

Jakarta — Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui rencana Kementerian ESDM untuk menghentikan ekspor gas bumi ke Singapura. Selanjutnya, ketersediaan gas bumi akan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Komisi VII DPR mendukung pemerintah untuk mengkaji pengalihan alokasi gas ekspor ke Singapura untuk pemenuhan kebutuhan domestik pasca berakhirnya Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) pada 2023,” kata Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto dalam rapat dengar pendapat (RDP) pada Kamis (5/12).

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi VII Falah Amru justru meminta penghentian pasokan gas bumi dilakukan lebih cepat tanpa menunggu 2023. Ia menilai industri dalam negeri masih membutuhkan pasokan gas bumi.

“Saya juga mengucap syukur kalau pasokan gas disetop ke Singapura di 2023. Kalau 2023 kelamaan kenapa tidak disetop lebih cepat atau ada alternatif lain (untuk industri dalam negeri)?” ujarnya.

Untuk diketahui, Indonesia mengalirkan gas ke Singapura dari Lapangan Suban Blok Corridor yang digarap ConocoPhillips.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Djoko Siswanto mengaku terdapat permasalahan selisih harga dari gas ekspor ke Singapura dibandingkan penggunaan gas untuk kebutuhan domestik.

Ia menuturkan ekspor gas bumi dihargai sebesar US$10 per MMBTU. Sedangkan jika dilepas kepada industri pupuk, harga gas bumi dipatok sebesar US$6 per MMBTU sesuai dengan ketentuan undang-undang.

“Sehingga kami perlu pikirkan apakah kami ingin gunakan gas sebagai penerimaan negara atau pupuk. Ini harus dipikirkan bersama,” ujarnya.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menambahkan besaran pengalihan gas bumi dari Singapura ke dalam negeri akan disesuaikan dengan kesiapan infrastruktur gas bumi dan kebutuhan industri dalam negeri. Karenanya, dalam sisa waktu tiga tahun ini, ia bilang pemerintah akan mempersiapkan infrastruktur tersebut.

“Agar surplus di satu tempat bisa dialihkan ke tempat lain dan ditambah investasi industri di daerah-daerah tersebut penggunaannya,” katanya. (CNN INDONESIA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">