Connect with us

Pertanian

Cetak Sawah Baru dan Food Estate Terbukti Gagal, Johan Minta Pemerintah Optimalkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Jakarta (BN) -Persoalan lahan Pertanian menjadi sorotan dari Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST atas berbagai kebijakan pemerintah yang terbukti gagal seperti program cetak sawah yang melibatkan tentara pada tahun 2015 yang program tersebut nyaris terhenti karena banyaknya penyelewengan, demikian juga dengan program food estate yang terbukti memiliki sejarah kegagalan di Indonesia

Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat pemerintah terlalu ambisius membuka lahan baru yang membebani anggaran, yang seringkali dilakukan dengan mengambil lahan hutan untuk kepentingan food estate.

Politisi PKS ini menilai daripada pemerintah memaksakan proyek pangan melalui cetak sawah dan food estate maka akan lebih baik pada kondisi saat ini jika pemerintah mengoptimalkan lahan Pertanian pangan berkelanjutan untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Johan menilai lahan yang sudah ada sekarang masih perlu dioptimalkan produktivitasnya mengingat masih banyak lahan yang belum tergarap maksimal untuk meningkatkan produksi pangan dan hasil Pertanian lainnya.

Johan merinci saat ini luas lahan baku Pertanian yang terdiri dari luas lahan sawah berkisar 7.468.948 Ha dan luas ladang/huma berkisar 5.188.658 Ha memerlukan perhatian serius pemerintah agar produktivitasnya bisa ditingkatkan, saya berkeyakinan jika pemerintah mensupport petani dengan pola yang baik maka lahan yang ada sekarang produktivitasnya akan lebih meningkat sekitar 20-25% dari produktivitas sebelumnya, ujar Johan.

Legislator yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini menyampaikan saat ini sudah terdata luas lahan Pertanian pangan berkelanjutan yang berkisar 5 juta hektar yang tentunya membutuhkan penanganan agar produktivitasnya terus meningkat sebab selama lima tahun terakhir cenderung stagnan padahal kebutuhan pangan terus meningkat, papar Johan. Di samping itu saya melihat daripada memaksakan cetak sawah atau food estate maka akan lebih produktif jika pemerintah memprakarsai pemanfaatan lahan tidur untuk meningkatkan produksi Pertanian, hal ini lebih menjanjikan karena telah memiliki kesesuaian lahan dengan komoditas Pertanian, tutur Johan.

Wakil rakyat dari NTB ini berharap pemerintah punya regulasi tegas untuk mengendalikan laju alih fungsi lahan Pertanian ke non Pertanian, saya mendorong pemerintah membuat Langkah-langkah penguatan pemanfaatan lahan-lahan Pertanian yang sudah eksisting karena banyak sekali lahan-lahan yang bisa dioptimalkan untuk meningkatkan produksi Pertanian dan tidak meneruskan ambisi membuka lahan baru yang belum tentu memiliki kesesuaian lahan dan yang pasti pembukaan lahan baru dalam skala luas akan berdampak negative terhadap lingkungan, tutup Johan(Rhd)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pertanian

  • Carut-Marut Persoalan Unggas: Johan Desak Kementan Perhatikan Nasib Peternak Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengaku prihatin atas carut-marutnya persoalan unggas di...

  • Tingkatkan Pendapatan Petani, Johan Harap Harga Jagung Tetap Stabil di NTB

    Sumbawa(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut memberikan apresiasi atas stabilnya harga jagung...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...