Connect with us

Ekonomi

BI longgarkan rasio likuiditas incar kredit tumbuh 12 persen

Jakarta (ANTARA) – Bank Indonesia menaikkan rasio intermediasi makroprundesial menjadi 84-94 persen untuk medorong agresivitas industri perbankan dalam menyalurkan kredit hingga melebihi target.
Gubernur BI Perry Warjiyo dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis, mengatakan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan sejauh ini sebenarnya menunjukkan kondisi yang baik, namun masih di bawah level optimal. Dari data terakhir di Januari 2019, kredit perbankan tumbuh 12 persen secara tahunan (year on year/yoy) atau masih melanjutkan tren pertumbuhan kredit dua digit yang berlangsung sejak 2018.
"Dengan penyesuaian kebijakan makroprudensial ini, kami lihat pertumbuhan kredit bisa mendekati batas atas di 12 persen, atau kalau lebih ya malah lebih baik," ujar Perry.
Sejak awal tahun, BI menargetkan pertumbuhan kredit di rentang 10-12 persen pada 2019. Adapun pada 2018, pertumbuhan kredit perbankan mencapai 13 persen.
Dalam Rapat Dewan Gubernur periode Maret 2019 ini, BI mengumumkan akan menaikkan batasan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari 80-92 persen menjadi 84-94 persen untuk mendukung pembiayaan perbankan bagi dunia usaha.
Kebijakan RIM yang baru ini akan berlaku pada 1 Juli 2019.
Adapun RIM merupakan parameter atau indikator yang menggambarkan kemampuan menyalurkan kredit perbankan dengan perbandingan kemampuan penghimpunan dana dari perbankan.
Semakin tinggi angka RIM menunjukkan penggunaan dana di perbankan yang optimal untuk menyalurkan kredit. Namun, jika angka RIM terlalu tinggi, dikhawatirkan kondisi pendanaan perbankan akan berkurang dan terjadi pengetatan likuiditas.
Maka itu, BI selaku otoritas makroprudensial mengatur RIM di batas bawah 84 persen dengan batas atas 94 persen, sebagai rentang yang aman dan sehat bagi perbankan.
"Di tengah upaya untuk menjaga kecukupan likuiditas, kami memberikan makroprudensial yang lebih akomodatif. Maka itu, pernyataan kami tadi, kami harapkan, pertumbuhan kredit bisa mendekati batas atas 12 persen (yoy)," ujar dia.
Baca juga: BI jamin akan longgarkan likuiditas dan kebijakan makroprudensial
Baca juga: BI minta penambahan mandat kebijakan makroprudensial
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Budi Suyanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">