Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan secara tegas mempertanyakan komitmen pemerintah terkait anggaran KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) yang terus menurun setiap tahun terutama dalam lima tahun terakhir ini, padahal menurutnya potensi kelautan dan perikanan negara kita ini sangat luar biasa, kita memiliki luas perairan seluas 6,4 juta KM2 dan luas landas kontinen 2,8 juta KM2 serta Panjang garis pantai 108.000 km, ujar Johan di Gedung Parlemen, Senayan Jakrta (27/5)
Lebih lanjut, Johan merinci adanya trend penurunan anggaran KKP lima tahun terakhir, menurutnya sejak tahun 2015 anggaran KKP sebesar Rp 10,65 Triliun lalu tahun 2017 turun menjadi Rp 9,14 Triliun kemudian pada 2019 turun drastis menjadi Rp 5,51 Triliun dan tahun 2020 lalu hanya berkisar Rp 5,26 Triliun, ungkapnya.
Politisi PKS ini menjelaskan bahwa dengan anggaran yang rendah berdampak pada rendahnya performa kinerja dari KKP untuk menggarap potensi perikanan kita yang luar biasa, karena potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di seluruh wilayah perairan kita, demikian juga rendahnya jumlah tangkapan yang baru dimanfaatkan KKP serta total produksi perikanan tangkap yang masih sangat rendah dan potensi mikro flora fauna kelautan yang belum tereksplorasi sebagai kekayaan alam hayati dan sumber pangan yang luar biasa, papar Johan
Demikian juga dengan kondisi garam nasional lanjut Johan, pemerintah tidak punya semangat mengembangkan garam lokal secara optimal bahkan terus memperbesar kuota impor, ujarnya.
Pada kuartal 1 tahun 2021 ini saja telah terjadi peningkatan 19,6% impor garam dibanding kuartal 1 tahun lalu dan pemerintah berencana impor terus tahun ini yang bisa mencapai 3,07 juta ton garam, sementara itu daya dukung anggaran yang disiapkan untuk pengembangan garam nasional tahun 2022 nanti hanya sebesar Rp 39 Miliar
Hal ini sangat disayangkan karena tidak ada terobosan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi garam lokal demi membela kondisi petambak garam kita yang menjerit dalam situasi pandemi ini, tutur Johan.
Legislator PKS ini juga meminta KKP agar segera mengoptimalkan anggaran ABT 2021 ini yang telah disetujui terutama program rehabilitasi kawasan mangrove yang telah mengalami kondisi kritis seluas 637 ribu hektar atau sekitar 19% dari total luas mangrove, karena menurut Johan, mangrove berfungsi vital sebagai habitat dan tempat hidup bagi organisme laut untuk berlindung, berkembang biak dan melindungi pantai dari abrasi air laut, ujarnya.
Wakil rakyat dari dapil NTB 1 ini juga menyoroti dari RKA-KL 2022 terlihat bahwa anggaran terbesar ada pada Badan Riset dan SDM KP serta Ditjen Perikanan Budidaya, hal ini bagi Johan perlu menjadi catatan agar KKP menjadikan penyediaan sarana prasarana kelautan perikanan sebagai skala prioritas dalam membangun sentra produksi perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kita.
Johan juga menyesalkan terjadi penurunan total anggaran KKP dari Rp 6,4 Triliun pada tahun 2021 ini menjadi Rp 6,1 Triliun pada tahun 2022 nanti sehingga patut dipertanyakan kebijakan politik anggaran pemerintah terhadap peran sektor kelautan perikanan sebagai penggerak perekonomian nasional pada masa pandemi ini, demikian tutup Johan Rosihan.
