Connect with us

Ekonomi

Yogyakarta targetkan aturan teknis izin "guest house" selesai bulan ini

Sampai saat ini, memang belum ada pengajuan izin pembangunan hotel bintang empat dan lima yang masukYogyakarta (ANTARA) – Aturan teknis sebagai dasar pemberian izin pembangunan hotel bintang empat dan lima serta guest house di Kota Yogyakarta ditargetkan dapat diselesaikan bulan ini, sehingga pengajuan izin yang masuk bisa segera diproses.
“Saya belum bisa bicara banyak terkait isi dari aturan teknis tersebut karena masih dalam proses pembahasan. Yang pasti, ditargetkan bulan ini dapat diselesaikan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana di Yogyakarta, Senin.
Meskipun demikian, Nurwidi mengatakan dalam aturan tersebut akan diatur mengenai syarat minimal yang harus dimiliki oleh sebuah hotel berbintang empat atau lima termasuk fasilitas standar yang harus dipenuhi.
Sedangkan untuk guest house  juga akan diatur mengenai standar layanan dan penyediaan front office untuk menerima tamu yang akan menginap.
Peraturan teknis untuk pemberian izin pembangunan hotel bintang empat dan lima serta guest house tersebut merupakan turunan dari Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang moratorium hotel.
Dalam peraturan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta memutuskan untuk memperpanjang moratorium pemberian izin pembangunan hotel baru dikecualikan untuk hotel bintang empat dan lima serta guest house, sedangkan izin pembangunan hotel bintang satu hingga tiga tetap masuk moratorium.
“Sampai saat ini, memang belum ada pengajuan izin pembangunan hotel bintang empat dan lima yang masuk. Jika ada, maka kami tetap tidak bisa memprosesnya karena aturan teknisnya belum ada,” katanya.
Sementara itu Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan hal senada, yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta bersama beberapa pihak terkait masih memproses aturan teknis terkait izin pembangunan hotel bintang empat, bintang lima dan guest house.
“Ada banyak yang harus didiskusikan. Misalnya saja, standar apa saja yang harus dipenuhi hotel bintang empat dan lima serta guest house. Salah satunya tentang penggunaan sumber air dari PDAM Tirtamarta, luas lahan, serta kapasitas parkir,” katanya.
Selain itu, salah satu semangat dalam penyusunan aturan teknis perizinan hotel bintang empat dan lima serta guest house adalah menjadikan bangunan hotel sebagai bangunan ramah lingkungan, mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat, dan keberadaan hotel tidak menambah beban masyarakat.
Ia pun meyakini jika ada banyak investor yang sudah menunggu aturan teknis tersebut sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta akan berusaha untuk segera menyelesaikan penyusunan aturannya.
Pewarta: Eka Arifa Rusqiyati
Editor: Risbiani Fardaniah
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">