Berikut Catatan Penting Pembahasan Rapat Pleno Perdana SAPUHI

Ado Richard Jumat | 01 Februari 2019 | 11:30 WIB
Berikut Catatan Penting Pembahasan Rapat Pleno Perdana SAPUHI
Foto: Istimewa

BeritaNusa - Jakarta, Jumat (1/2/2019) Bertempat di Kantor Pusatny di Gedung Muammalat Tower,Jakarta Selatan Asosiasi haji SAPUHI SAPUHI (Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia) Kamis (31/1) kemarin menggelar rapat pleno perdana setelah resmi terbentuk pada Juni 2018 silam.

Selain membahas laporan tahunan serta program kerja, sejumlah hal penting turut dibahas dalam rapat pleno tersebut, seperti yang diutarakan H Syam Resfiadi selaku ketua umum SAPUHI dalam kesempatan tersebut.

“Jadi kegiatan rapat pleno ini merupakan pertama kali digelar setelah Munas Sapuhi pada Juni 2018 lalu yang mana adanya satu kebutuhan pengambilan keputusan beberapa hal,salah satunya terkait persyaratan kepengurusan visa para provider visa anggota kami yang mana masih terkendala dengan keputusan KBSA yang belum bisa menerima SAPUHI sebagai sebuah asosiasi menyangkut beberapa persyaratan yang saat ini masih dalam proses kepengurusan,” ungkap Syam.

Terkait hal tersebut, Syam menyebut menyerahkan keputusan kepada para provider anggota, apakah tetap menjadi anggota atau kah pindah ke asosiasi lain. Namun dirinya menambahkan saat ini pihak KBSA memberikan kemudahan bagi anggota SAPUHI terkait hal tersebut.

“Alhamdulillah untuk provider visa Minggu ini pihak kedutaan Arab Saudi dalam hal ini pak konsul sangat berbaik hati memberikan kesempatan bagi anggota Sapuhi yang sudah jadi provider visa itu boleh mengajukan visanya langsung ke KBSA tanpa membawa nama asosiasi,” sambung Syam.

Catatan penting yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut yakni menyangkut Koperasi SAPUHI yang masih terkendala dengan persyaratan Kemenkop khususnya terkait pelimpahan kekuasaan kepengurusan lama kepada kepengurusan baru Sapuhi secara formal yang mana saat ini juga masih dalam proses memenuhi persyaratan Kemenkop tersebut.

Syam juga menyebut, tidak menutup kemungkinan rapat pleno tersebut juga bisa menjadi Munaslub apabila para anggota merasa kinerjanya sebagai ketua umum dirasa minim, khususnya terkait masalah perizinan kepengurusan visa pihak KBSA maupun perizinan koperasi Sapuhi.

Disinggung terkait penerapan rekam biometric kepengurusan visa oleh pihak Saudi, Syam menuturkan, pihaknya secara teknis di lapangan telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi para jamaah.

“Dengan pihak VFS Tasheel biometrik, kami tetap mendukung karena itu satu keputusan negara lain yang tidak bisa diintervensi. Kita hanya bisa mengatur bagaimana teknis di lapangan secara baik agar para tamu Allah yang akan melaksanakan umrah dan haji menggunakan biometrik di Indonesia dengan mudah kita berikan layanan,” tambah Syam.




Linda_