Ternyata Pemerintah yang Menunda Rapat Pembahasan RUU Anti Terorisme

Reportase Indonesia Rabu | 16 Mei 2018 | WIB
Ternyata Pemerintah yang Menunda Rapat Pembahasan RUU Anti Terorisme
Foto: Istimewa

BeritaNusa - Untuk yang berharap Perppu Teroris dan mengira pemerintah sudah bekerja hebat soal menangkal terorisme. Biar clear siapa sebenarnya yang sering menunda2 pembahasan RUU Terorisme.

Ini adalah beberapa dokumen permintaan penundaan rapat dari Pemerintah kepada DPR. Berapa kali minta penundaan? Dalam laporan rapat Pansus dilaporkan bahwa kendala pembahasan adalah karena sebanyak 15 kali pemerintah meminta penundaan rapat.

Belum disahkannya RUU terorisme belakangan menjadi buah pembicaraan. Partai Gerindra pun disudutkan sebagai salah satu pihak yang dituding menunda pengesahan RUU tersebut. Jelas hal tersebut salah sasaran. Fraksi Partai Gerindra DPR RI bersama Fraksi-fraksi partai lainnya di DPR RI sudah sepakat mengenai poin-poin pasal yang terdapat di RUU tersebut. Bahkan Panja DPR RI sudah mengagendakan agar RUU Terorisme diparipurnakan sebelum masa reses yang lalu.

Kader Partai Gerindra yang juga menjadi Ketua Panja RUU Terorisme, H.R. Muhammad Syafi’i menyampaikan bahwa leletnya pengesahan RUU karena pemerintah itu sendiri yang meminta menunda pengesahan terkait belum sepakatnya pihak-pihak di pemerintah mengenai definisi terorisme.

"Perdebatan definisi teroris karena pemerintah mengusulkan pengertian teroris tidak memuat motif dan tujuan aksi. Panglima TNI, Kapolri,Menhan, Panja DPR pun sudah mengusulkan definisi terorisme sesuai dengan acuan KBBI. Tapi, pemerintah tidak setuju dengan hal tersebut, ini yang jadi persoalan," ungkapnya. (yd)