Connect with us

Pertanian

Petani Bisa Manfaatkan Koperasi Pertanian untuk Dapatkan KUR

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan petani memanfaatkan koperasi pertanian untuk bisa mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian. Saran ini dikhususkan bagi petani yang tidak memiliki akses perbankan atau yang lokasinya di daerah terluar.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, terobosan itu diimplementasikan tidak hanya dengan penyaluran bantuan fisik atau input produksi dan pendampingan tetapi juga fasilitas dana KUR yang benar-benar membantu permodalan dan kemajuan pertanian.

“KUR ini salah satu kekuatan di bidang pertanian sesuai yang Bapak Presiden jokowi minta. Negara benar-benar hadir memfasilitasi menumbuhkan kekuatan stok pangan nasional, dilakukan secara merata di seluruh daerah,” ujar Mentan SYL, Selasa (16/2).

Mentan SYL mengajak para petani dan pimpinan daerah untuk memanfaatkan layanan KUR demi meningkatkan kinerja sektor pertanian dari hulu hingga hilir.

“Kalau ini termanfaatkan dengan baik, maka tidak perlu lagi petani ngambil pinjaman dari mana-mana yang bunganya besar-besar. Tentu saja, semua penerima KUR masuk dalam kelompok-kelompok tani yang dikendalikan bersama-sama,” ujar Mentan SYL.

KUR untuk sektor pertanian dialokasikan mencapai Rp 70 triliun. Dana ini bisa dimanfaatkan para petani di seluruh Indonesia. Dalam jangka pendek, penyaluran KUR juga diharapkan dapat menangkal dampak pandemi Covid-19.

“Sektor pertanian tidak boleh goyah akibat Covid-19. KUR ini juga sebagai upaya agar dampaknya tidak sampai memukul perekonomian petani,” kata Mentan Syahrul.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menjelaskan, penyerapan KUR pertanian masih didominasi sektor hulu. Kementan akan mendorong juga pemanfaatan KUR di sektor hilir, seperti untuk pembelian alat pertanian.

“Sektor hulu selama ini dianggap lebih mudah diakses karena tidak memerlukan agunan. Padahal KUR dengan plafon besar pun sebenarnya akan mudah diakses jika digunakan untuk pembelian alat,” ungkap Sarwo Edhy.

Sementara, Direktur Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Indah Megahwati mengatakan, petani bisa memanfaatkan Koperasi Pertanian yang sudah bermitra dengan bank.

“Bisa mengajukan melalui koperasi. Nanti koperasinya yang akan mengadakan perjanjian kerja sama dengan perbankan,” ujar Indah.

Namun, Indah mengingatkan kepada petani untuk memilih koperasi yang sudah bekerja sama dengan Kepala Dinas Petanian dan Diretorat Pembiayaan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

“Koperasinya yang ada kerja sama dengan Kepala Dinas dengan kami dari Direktorat Pembiayaan Kementan supaya bisa dibina. Jadi kalau ada apa-apa nanti Kepala Dinas dan Direktorat Jenderal Pembiayaan untuk bertanggung jawab, baik kredit macet atau lainnya,” jelasnya.

Lebih lanjut Indah menjelaskan, saat ini perbankan masih sulit memahami kebijakan tersebut sehingga banyak petani yang masih kesulitan mendapatkan akses pembiayaan.

“Cuma masalahnya, perbankannya suka kurang paham juga. Padahal ini adalah cara untuk solusi petani yang bankable (tidak memiliki akses perbankan) atau baru mulai mengajukan pinjaman,” kata Indah.

Meski demikian, petani yang ingin mendapatkan pembiayaan tetap harus menggunakan produk perbankan untuk menyalurkan kredit.

“Para petani tetap harus ada rekening perbankan sebab ada SLIK-nya by name by adress (untuk verifikasi dari bank),” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pertanian

  • Carut-Marut Persoalan Unggas: Johan Desak Kementan Perhatikan Nasib Peternak Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengaku prihatin atas carut-marutnya persoalan unggas di...

  • Tingkatkan Pendapatan Petani, Johan Harap Harga Jagung Tetap Stabil di NTB

    Sumbawa(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut memberikan apresiasi atas stabilnya harga jagung...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...