Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi dari lintas komisi di DPR agar lahir kebijakan tegas dari pemerintah untuk menghentikan impor pangan yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional, papar Johan.
Politisi PKS ini berharap DPR memperkuat pengawasan impor pangan dan bersikap tegas menolak semua rencana impor pangan yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional, pansus DPR juga bisa berperan dalam memperbaiki tata Kelola perdagangan pangan yang berpihak pada kepentingan petani kita. Hal ini sangat penting dilakukan karena selama ini kebijakan kuota impor pangan telah merugikan petani dan negara kita, ujar Johan.
Legislator dari NTB ini menyebut kebijakan impor pangan telah membentuk masalah ketimpangan ekonomi dan sosial, dimana kondisi petani kita semakin sengsara dan angka penganguran serta kemiskinan yang terus meningkat. Kebijakan impor pangan ini sebenarnya dilakukan untuk kepentingan apa dan untuk siapa, seharusnya kebutuhan pangan nasional bisa dipenuhi dengan cara melakukan swasembada pangan dengan memberdayakan petani lokal kita, tutur Johan.
Johan melihat perlunya formulasi kebijakan untuk menghentikan ketergantugan impor pangan dengan cara terus menggenjot laju produksi pangan dalam negeri agar menguntungkan petani dan seluruh rakyat Indonesia, sebab jika kita terus melakukan imporpangan, yang diuntungkan hanya para importir dan pihak-pihak tertentu saja, katanya.
Wakil rakyat yang berasal dari Pulau Sumbawa NTB ini meminta pemerintah agar berkomitmen melakukan pemenuhan k butuhan pangan dengan cara memanfaatkan potensi dan sumber produksi dalam negeri, cadangan pangan yang disiapkan pemerintah tidak boleh merugikan petani. tegas Johan. Harus ada instrument kebijakan yang khusus untuk melindungi kepentingan petani. Johan mencontohkan beberapa negara Pertanian seperti Thailand telah menerapkan good agricultural practices (GAP) dengan maksud untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Jadi paradigma yang harus kita kembangkan sekarang adalah paradigma terus meningkatkan produksi pangan dalam negeri setiap tahun dan tegas menghentikan impor yang merugikan petani dan kedaulatan pangan nasional, tutup Johan Rosihan.
