Connect with us

Nasional

Lapas disasar Disdukcapil Baubau-Sultra lakukan perekaman KTP-e

muslimin-hibali-kadis-capil-baubau

Perekaman di Lapas ini sudah yang kedua kalinya. Ini kembali dilakukan jangan sampai ada tahanan baru lagi yang belum melakukan perekamanBaubau (ANTARA) – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menyasar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) daerah itu untuk melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (KTP-e) terhadap tahanan yang belum melakukan perekaman kependudukan.

Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Baubau, La Ode Muslimin Hibali, di Baubau, Jumat, mengatakan perekaman KTP-e dengan pola jemput bola tersebut berdasarkan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri dalam mempercepat dan memenuhi target perekaman warga secara menyeluruh.

"Perekaman di Lapas ini sudah yang kedua kalinya. Ini kembali dilakukan jangan sampai ada tahanan baru lagi yang belum melakukan perekaman," ujar Muslimin yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Baubau ini.

Sistem perekaman dengan jemput bola itu, kata dia, karena juga warga binaan yang menjalani proses hukuman itu tidak diizinkan keluar, sehingga agar setiap warga memiliki data kependudukan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan.

"Kita sudah koordinasi dengan pihak Lapas untuk perekaman e-KTP ini. Memang perekaman sebelumnya juga sudah selesai, namun ini kembali dilaksanakan karena jangan sampai ada tahanan baru lagi," katanya.

Kalau pun nanti dilapangan warga binaan Lapas tersebut semuanya sudah melakukan perekaman, lanjut Muslimin, maka pihaknya mengagendakan kembali mengunjungi sekolah-sekolah khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat untuk perekaman bagi siswa kelas III yang sudah memenuhi persyaratan berusia 17 tahun.

"Baru-baru ini ada dua sekolah yang sudah kami kunjungi yakni SMKN 1 dan SMKN 2 Baubau. Oleh karena itu, kita akan kembali mengarah ke sekolah lainnya seperti SMAN 1, SMAN 2 dan SMAN 3 Baubau, karena dari koordinasi ke pihak sekolah para siswa masih melaksanakan ujian," katanya.

Pihaknya dalam melaksanakan perekaman di setiap sekolah ditargetkan sampai tuntas, sehingga tidak ada lagi warga Baubau yang belum melakukan perekaman KTP-e.

Selain itu, dalam instruksi Mendagri tersebut, kata dia, perekaman KTP-e dapat dilakukan pada wilayah-wilayah pasar, karena itu pihaknya masih mencari lokasi-lokasi yang tepat. Namun yang menjadi keraguan pihaknya peralatan perekaman yang akan dipindah-pindahkan.

"Makanya kita sangat membutuhkan kendaraan perekaman seperti mobil pelayanan SIM keliling. Sebab kalau alat diangkat-angkat sementara di kantor juga tidak sedikit yang datang melakukan perekaman," katanya.

Sedangkan total warga daerah itu yang sudah melakukan perekaman saat ini, sebut dia, telah mencapai 100.181 orang, demikian  La Ode Muslimin Hibali.

Baca juga: Sultra termasuk pemberi layanan e-KTP terbaik

Pewarta: Abdul Azis Senong
Editor: Andi Jauhary
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Nasional

  • Anggota DPR RI H Johan Rosihan ST menyerahkan bantuan untuk korban banjir di Adonara NTT

    Adonara(BN))-Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Johan Rosihan bersama rombongan kembali mengunjungi korban...

  • Johan Minta GAKKUM KLHK Usut Tuntas Kasus Pencemaran Lingkungan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan Meminta GAKUM KLHK (Ditjen Penegakkan Hukum KLHK)...

  • Johan Minta Pemerintah Bersikap Tegas Hentikan Impor Jahe

    Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS mendesak Pemerintah harus bersikap tegas menghentikan proses impor jahe yang berasal dari negara mana pun, penolakan impor ini jangan dilakukan ketika produk jahe sudah tiba di Indonesia namun harus dilakukan sebelum produk tersebut masuk ke tanah air. Pasalnya, dari permasalahan teknis yang diungkap oleh badan karantina Kementan bahwa dari pemeriksaan fisik pada jahe impor tersebut terdapat cemaran berupa tanah dan OPTK(organisme pengganggu tumbuhan karantina) berupa nematoda sebagai media pembawa yang merupakan media yang dilarang...

  • Johan Sebut Tindak Kejahatan Perusakan Kawasan Hutan sebagai “Eco-Terrorism”

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menyebut saat ini sangat banyak kerugian negara akibat bencana yang disebabkan oleh perusakan Kawasan hutan sehingga segala tindak kejahatan dalam bentuk pemanfaatan hutan dan penggunaan Kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan  dalam perundang-undangan yang berlaku  bisa dikategorikan sebagai Eco-Terrorism karena sebagai kejahatan terorganisir yang mengancam keselamatan lingkungan hidup kita semua. Hal inidisampaikan Johan pada saat melakukan Rapat dengar Pendapat(RDP) Bersama Dirjen Palnologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidupdan Kehutanan KLHK pada hari Selasa (30/3) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta....

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">