Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat lemahnya kinerja peremajaan sawit rakyat saat ini.
Politisi PKS ini mengungkapkan persoalan utama dari kelapa sawit rakyat adalah rendahnya produktivitas yang disebabkan tanaman yang sudah tua dan serangan hama penyakit, maka bagi Johan peran pemerintah melalui BPDPKS sangat penting dalam membantu petani sawit untuk peremajaan agar produktivitasnya meningkat, namun sejauh ini capaian kinerja peremajaan masih sangat lemah, papar Johan. Hal ini terutama disebabkan oleh sosialisasi yang kurang kepada petani sawit, persoalan Legalitas dan Infrastruktur kelembagaan pemerintah yang tidak siap serta Regulasi peremajaan yang rumit bagi petani sawit.
Oleh karena itu, menurut Johan diperlukan terobosan baru dan peningkatan kinerja peremajaan sawit untuk membantu petani terutama penyederhanaan regulasi dan ada pendamping khusus kepada petani agar bisa melengkapi persyaratan dan memenuhi syarat untuk ikut program peremajaan sawit.
Anggota Komisi IV DPR RI ini melihat alokasi anggaran untuk peremajaan sawit masih sangat rendah jika dibandingkan dengan alokasi untuk pengembangan dan subsidi biofuel maka menurutnya perlu diusulkan agar biaya peremajaan untuk petani bisa ditingkatkan dari Rp 30 juta menjadi Rp 50 juta per hektar, karena selama proses peremajaan dilakukan maka petani sawit tidak memiliki penghasilan sampai tanamannya kembali menghasilkan setelah tanaman sawit berusia sekitar 4 tahun, ujar Johan.
Legislator dari dapil NTB1 ini menyebutkan saat ini terdapat 3,37 juta Ha kebun sawit yang berada di kawasan hutan, maka Johan menegaskan pemerintah harus segera membantu menyelesaikan legalitas lahan milik petani yang berasal dari kawasan hutan agar proses peremajaan sawit rakyat lebih cepat mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah, ujarnya.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini berharap pemerintah mesti berusaha meningkatkan partisipasi petani untuk mengikuti program peremajaan kelapa sawit, dimana peremajaan atau replanting ini dapat dilakukan secara individual maupun kelompok. Johan menjelaskan model replanting secara individual terdiri dari tanam ulang total, tanam ulang bertahap under planting, tanam ulang bertahap interplanting serta tanam ulang intercropping dengan tanaman pangan, serta model peremajaan secara berkelompok dapat dilakukan dengan penanaman serempak atau bertahap dari hamparan milik kelompok tani.
Selain itu, Johan meminta pemerintah memastikan dan menjamin benih sawit yang dipergunakan untuk peremajaan sesuai dengan syarat teknisnya dengan peningkatan jaminan kualitas benih untuk sawit rakyat, demikian tutup Johan Rosihan.
