Connect with us

Ekonomi

Johan Nilai Diperlukan “ Strategic Planning “ Realisasikan Program Trobosan KKP 2021

Jakarta (BN) -Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST menanggapi adanya tiga program terobosan KKP 2021-2024 dalam rangka meningkatkan pembangunan  perikanan dan kelautan Indonesia, saya melihat selama ini belum ada konsep negara maritim yang menjadi cita-cita nasional dalam rangka membangun Indonesia sebagai negara maritim yang tangguh, ujar Johan, karenanya  Johan menilai diperlukan strategic planning yang visioner untuk merealisasikan berbagai program terobosan KKP (Kementerian Kelautan Perikanan).  Hal tersebut diungkapkan Johan setelah mengikuti rapat kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikananpada Hari Selasa (9/2) di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta.

Politisi PKS ini mengingatkan agar KKP harus sadar bahwa sarana dan prasarana bidang kelautan perikanan kita dinilai masih sangat tertinggal, jauh diantara negara tetangga ASEAN sehingga perlu strategic planning agar sebagai negara maritim yang punya sejarah besar kita bisa bangkit dan maju berdasarkan potensi kemaritiman kita dan sumber daya manusia yang maju dan mencintai maritim, papar Johan.

Legislator dari Pulau Sumbawa ini berharap segera disusun kebijakan dengan anggaran memadai untuk pembangunan kelautan nasional secara komprehensif termasuk kebijakan ekonomi kelautan dan tata Kelola kelautan. Jika KKP akan mereview perikanan tangkap untuk meningkatkan PNBP (pendapatan negara bukan pajak) dari Rp 600 miliar menuju ke Rp 12 triliun maka saya mengusulkan agar KKP menjadikan perikanan tangkap sebagai sumber produksi ikan yang utama sehingga diperlukan planning system yang baik sebagai negara agraris yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dari sektor perikanan dengan memperkuat infrastruktur perikanan  tangkap dan pemberdayaan nelayan lokal, tutur Johan.

Wakil rakyat dari dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini melihat bahwa kebijakan pembangunan kelautan dan manajemen pembangunan kelautan haruslah merupakan keterpaduan antara sektor kelautan dan daratan serta menyatu dalam strategi pembangunan nasional untuk kesejahteraan bangsa, dari sisi anggaran saya menyesalkan setiap tahun selalu menurun padahal kita mesti mengoptimalkan potensi laut kita, ujar Johan.

Selanjutnya Johan berharap adanya formulasi pembangunan kelautan dan perikanan untuk merealisasikan rencana terobosan KKP dan perbaikan tata kelola kelautan agar bidang kelautan menjadi sebuah bidang unggulan dalam perekonomian nasional, saya selalu mendorong KKP agar menggerakkan perikanan budidaya untuk peningkatan ekonomi masyarakat serta pemulihan ekonomi masyarakat dengan membangun kampung-kampung perikanan secara optimal, tutup Johan.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ekonomi

  • Carut-Marut Persoalan Unggas: Johan Desak Kementan Perhatikan Nasib Peternak Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan mengaku prihatin atas carut-marutnya persoalan unggas di...

  • Tingkatkan Pendapatan Petani, Johan Harap Harga Jagung Tetap Stabil di NTB

    Sumbawa(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan turut memberikan apresiasi atas stabilnya harga jagung...

  • Momentum Hari nelayan, Johan Rosihan: Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan melalui Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan berharap pemerintah menjadikan Hari Nelayan Nasional pada tanggal 6 April 2021 ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. khususnya melalui pemberdayaan masyarakat nelayan, yang menurut data dari KKP bahwa saat ininelayan kita yang berjumlah 1.459.874 orang merupakan asset nasional untuk mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi lebih maju dan berjaya sebagai negara maritim. Masih banyak Pekerjaan Rumah (PR)...

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...