Jakarta(BN)Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengungkapkan bahwa Peogram Peremajaan Sawit(PSR)salah satu program straegis nasional(PSN)oleh karena itu kelapa sawit menjadi salah satu penghasil utama devisa negara dan berkontribusi besar terhadap pendapatan negara di sektor non-migas.
“Penyebab lambatnya implementasi dari peremajaan sawit rakyat dikarenakan masih banyak sawit rakyat yang berada di lahan overlap antara tata ruang dan kehutanan. Perkiraan 2,6 juta hektar masih bermasalah itu benar,” ujar Johan Kamis (11/11/2021).
Johan mendesak pemerintah agar segera mengatasi hambatan program peremajaan sawit rakyat demi kesejahteraan petani. Ia juga menguraikan data dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian, bahwa luas areal kebun sawit rakyat sebesar 5,61 juta hektar dan 2,4 juta hektar diantaranya itu perlu segera diremajakan karena umur tanaman yang sudah tua (lebih dari 25 tahun) dan produktivitasnya rendah yakni hanya 10 ton tandan buah segar (TBS) per tahun.
“Saya berharap untuk peningkatan produktivitas sawit diprioritaskan untuk membantu petani sawit agar lahannya segera diremajakan dan diberikan kemudahan dalam proses peremajaan tersebut,” ucap Johan
Politisi PKS ini menyampaikan, sejak Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) berdiri sampai tahun 2020 lalu telah menyalurkan dana program PSR sebesar Rp5,3 triliun yang mencakup luas lahan 200,2 ribu hektar. “Harusnya angka itu masih bisa dioptimalkan lagi melalui program akselerasi peremajaan sawit rakyat dengan memangkas berbagai hambatan penyaluran dana PSR kepada kelompok sasaran,” ujarnya.
Wakil rakyat dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) I ini memaparkan, berbagai penyebab kesulitan pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di antaranya adalah prosedur pengusulan yang terlalu panjang, sehingga memakan waktu yang lama dan rendahnya minat petani mengikuti program peremajaan karena pemerintah lebih berpihak pada kepentingan perusahaan besar dalam pemanfaatan dana perkebunan.
“Untuk itu saya mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan legalitas lahan petani (lahan sawit rakyat) dan melakukan pembinaan kelembagaan petani sawit, serta meningkatkan sosialisasi program peremajaan sawit rakyat ini,” kata Johan.
Johan berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah overlap lahan sawit dan berbagai hambatan proses pelepasan kawasan hutan untuk sawit rakyat ini, karena menurutnya jika masalah ini terus dibiarkan berakibat usaha sawit rakyat akan turun dan akan membahayakan ekonomi rakyat bahkan perekonomian nasional. “Harus ada solusi konkret untuk petani sawit demi membantu mereka,” tegasnya.
Johan juga mendesak pemerintah mengatasi persoalan yang dihadapi Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat, seperti rendahnya produktivitas tanaman, kurangnya pengetahuan dan kemampuan teknis usaha tani, serta praktik pengelolaan perkebunan yang kurang handal sehingga terdapat kesenjangan produktivitas dengan perkebunan swasta.
“Saya berpendapat diperlukan suatu model bisnis perkebunan kelapa sawit rakyat melalui model kemitraan yang dapat memberikan pendapatan besar dan risiko rendah bagi petani. Selain itu diperlukan peran pemerintah memperkuat posisi tawar dari sawit rakyat dalam bisnis kelapa sawit sehingga dapat bersaing dan menguntungkan petani,” tutup Johan.
