Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS DPR RI Johan Rosihan mendesak pemerintah memprioritaskan program bantuan untuk nelayan dan segera melakukan penataan kampung nelayan. Untuk itu dirinya mendorong agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) meningkatkan alokasi anggaran yang bersentuhan dengan kehidupan nelayan kecil dan petambak serta perbaikan kehidupan kampung nelayan.
Politisi PKS ini menilai, pemerintah harus meningkatkan bantuan sarana prasarana kepada masyarakat kelautan perikanan yang cepat terdistribusi pada awal tahun anggaran ini agar bisa optimal untuk membantu nelayan. Ia mengatakan, KKP harus menyiapkan strategi khusus dan roadmap dalam melakukan implementasi anggaran terhadap program yang bersentuhan dengan masyarakat kelautan perikanan.
Sebab, bantuan itu akan berdampak langsung kepada nelayan dan masyarakat kelautan perikanan untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya
“Saya menilai Anggaran KKP tahun 2022 masih sangat kecil (masih di bawah 1 persen dari APBN), maka optimalisasi dan langkah tepat menjadi sangat penting dalam tata Kelola anggaran agar berdampak membangkitkan perekonomian berbasis laut dan perikanan,” ujar Johan, Kamis (10/2/2022).
Menurutnya, KKP perlu melakukan terobosan baru dalam memperbaiki sistem tata kelola kelautan perikanan untuk mewujudkan iklim bisnis yang kondusif dengan cara meningkatkan nilai investasi dan nilai ekspor yang berdampak pada kesejahteraan nelayan. “KKP juga harus lebih serius meningkatkan daya saing komoditas unggulan dan bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan ekspor perikanan. Harus ada roadmap agar ekspor Indonesia lebih unggul dibanding Vietnam berbasis potensi sumber daya bahari yang kita miliki,” sambung Johan.
Wakil rakyat dapil NTB 1 ini juga mendorong KKP segera merealisasikan program prioritas Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menata dan memberdayakan kampung nelayan sebagai sentra ekonomi secara terukur, sistematis dan menyejahterakan keluarga nelayan. Selain itu, ia juga meminta KKP secara sistematis bisa meningkatkan angka konsumsi ikan secara nasional karena menurutnya negara kita masih kalah dengan Malaysia dalam hal konsumsi ikan padahal laut kita lebih luas dan sumber ikan kita lebih beragam dan jumlahnya lebih besar.
“Saya melihat KKP harus lebih aktif mendorong penyediaan pasokan kebutuhan ikan sebagai sumber pangan nasional dalam jumlah yang cukup, aman dan bergizi untuk menuntaskan berbagai persoalan pangan dan kondisi bangsa yang terkait pangan seperti tingginya prevalensi stunting dan anemia karena kurangnya akses pangan oleh masyarakat. Saya harap agar setiap program dari eselon 1 KKP memiliki prioritas untuk membuka ruang lapangan kerja di sektor kelautan perikanan sehingga menghidupkan iklim usaha kondusif dan keamanan investasi kelautan perikanan secara nasional,” tutup Johan
