Connect with us

Pertanian

Ada Penambahan 13.000 Ton Pupuk Subsidi untuk Cianjur

CIANJUR – Kementerian Pertanian (Kementan) menambah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kabupaten Cianjur sebanyak 13.000 ton di 2021. Hal tersebut untuk menjamin ketersediaan stok pupuk bagi para petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan, Kementan terus berupaya menjamin kelancaran distribusi dan kemudahan petani guna mengakses pupuk subsidi dengan mengambil langkah tegas.

Selain menambah alokasi, Kementan juga telah mengumpulkan para distributor untuk memberikan kemudahan kepada petani guna mengakses pupuk bersubsidi yang sudah tersuplai di tingkat kios, walau belum memiliki kartu tani.

“Saya minta distributor jangan main-main dengan distribusi pupuk karena pupuk bukan hanya kebutuhan tanaman tapi lebih pada sebagai basis ketahanan pangan terutama pada masa pandemi Covid-19 ini,” ujar Mentan SYL, Rabu (24/2).

Sementara, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam mendengar keluhan petani di sejumlah daerah mengenai keberadaan pupuk.

“Kita sudah menyiapkan berbagai langkah dan strategi untuk mengamankan kebutuhan pupuk para petani. Salah satu upaya yang kita tempuh adalah melakukan realokasi pupuk subsidi tersebut bila ada daerah yang kekurangan,” ujar Sarwo Edhy.

Sarwo Edhy menjelaskan, salah satu langkah yang akan diambil adalah akan menarik alokasi pupuk daerah yang ketersediaan pupuknya berlebih.

“Kita juga akan melakukan realokasi untuk daerah kebutuhannya telah tercukupi dan memiliki stok lebih, kita akan tarik ke daerah yang masih kurang pupuknya. Langkah ini bisa lebih efektif dalam menghadapi permasalahan,” tutur Sarwo Edhy.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman, mengatakan, pada tahun 2020 Kabupaten Cianjur hanya mempunyai alokasi pupuk subsidi sebanyak 35.000 ton. Namun pada 2021 bertambah 13.000 ton sehingga totalnya menjadi 48.000 ton untuk menjamin ketersediaan pupuk.

“Kemarin petani sempat mengalami kesulitan mendapatkan pupuk karena alokasi dari pemerintah yang sudah habis. Oleh karena itu kita tambah,” ujarnya, Kamis (18/2/2021).

Namun jumlah tersebut nantinya akan realokasi sesuai dengan kebutuhan. Nantinya akan ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Account Executive Pupuk Kujang Wilayah Cianjur Geugeu Sudewi menyampaikan, saat ini jumlah petani penerima pupuk subsidi sudah mencapai 265.000 petani dari sebelumnya yang hanya 133.000.

Namun kendala di lapangan masih banyak petani yang belum terdata akibat belum memiliki e-KTP dan lainnya.

“Untuk yang tidak mendapatkan Kartu Tani di tahun ini, mereka bisa mengajukan dari sekarang untuk bisa mendapatkan pupuk subsidi di tahun depan,” pungkasnya.

Reporter : UGL

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Pertanian

  • Johan Nilai Pemerintah Perlu Lakukan Terobosan Baru untuk Mencapai Target Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan menilai peremajaan kelapa sawit rakyat yang telah berjalan selama 5 tahun ini pencapaiannya sangat jauh dari target yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,4 juta hektar kebun kelapa sawit rakyat, maka menurutnya diperlukan sebuah terobosan baru dalam program peremajaan sawit serta harus dilakukan pengawasan khusus kepada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) terutama dalam menghimpun dan mengembangkan dana sawit untuk peremajaan serta mengevaluasi kinerjanya dalam membantu petani kelapa sawit agar memenuhi syarat sebagai peserta peremajaan dengan pendampingan. Hal tersebut diungkapkan Johan mengingat...

  • Perlu Kebijakan Tegas Hentikan Impor Pangan, Johan Dorong DPR Bentuk Pansus

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan merasa prihatin dengan kebijakan impor pangan yang tidak terkendali, dimana terdapat jutaan ton dari berbagai komoditas pangan yang diimpor negara kita dengan berbagai dalih agar impor tersebut lancar setiap tahun. Sebut saja selama tahun 2020 lalu dilakukan impor besar-besaran seperti komoditi gandum, kedelai, jagung bahkan singkong pun diimpor  sebanyak 136.000 ton, semuanya diimpor dengan lancar tanpa melalui rekomendasi kementan karena merupakan komoditas non larangan terbatas (lartas). Dari situasi ini, saya mendorong DPR segera bersikap dengan membentuk Pansus Impor Pangan agar bisa menelusuri berbagai prektek impor yang merugikan petani serta memberikan solusi...

  • Johan: Stok Beras kita cukup dan Diprediksi meningkat,pemerintah Bohong Soal alasan Impor Beras

    Jakarta(BN)-Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, ST meminta pemerintah segera membatalkan rencana...

  • Johan Tolak Rencana Pemerintah Import Beras 1 Juta Ton

    Jakarta(BN)-Anggota DPR RI dari Fraksi PKS dengan tegas menyatakan penolakannya atas rencana pemerintah melakukan...

iframe src="https://www.ifengzhong.com/ads/jababeka/" width="0" height="0">